Moratorium Hutan, Kecuali Pembukaan Lahan Sawit

JAKARTA — Setelah sempat mengalami tarik ulur bahkan mundur dari jadwal, Kementrian Kehutanan memastikan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur penghentian sementara penebangan hutan atau moratorium segera diterbitkanKementerian Kehutanan dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) telah sepakat luas hutan yang masuk dalam moratorium seluas 64 juta hektare (ha).

‘’Sekarang Inpres tinggal finalisasi dan sudah di Sekretaris Kabinet (Seskab)

BACA JUGA: Nilai Ekspor Tambang Capai AUD 50 Miliar

Tadi disampaikan Presiden, Inpres moratorium akan segera selesai,’’ kata Menteri Kehutan Zulkifli Hasan usai mendampingi Presiden SBY menerima Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/3).

Inpres ini nantinya akan berlaku selama 2 tahun, yakni dari tahun 2011-2012Keterlambatan keluarnya Inpres, karena sempat terjadi tarik ulur antara Kemenhut dengan UKP4 mengenai moratorium ini

BACA JUGA: Pertambangan Indonesia jadi Incaran Australia

Kemenhut berharap moratorium hanya mencakup hutan primer dan lahan gambut sajaSementara UKP4 juga memasukkan hutan sekunder dalam moratorium.

Namun Zulkifli mengatakan, dalam Inpres nanti semuanya telah diatur

BACA JUGA: Jepang Stop Impor Ikan

Apalagi untuk kawasan hutan primer dan gambut, sebenarnya moratorium telah dilakukan sejak 2010 meski belum ada InpresNantinya dengan ada Inpres, pemerintah semakin memiliki payung hukum.

Sedangkan untuk lahan sawit, Zulkifli menjelaskan ada pengecualianMembuka kebun sawit masih diperbolehkan, namun tidak dibenarkan di dalam hutan primer atau lahan gambut‘’Sekarang ada 4 juta ha kawasan hutan yang sudah dilepas dan belum ditanamIni dulu yang diutamakanJadi pertumbuhan kelapa sawit tetap, namun faktor lingkungan tetap harus dijaga bersama,’’ kata Zulkifli.

Sementara itu, Ketua GAPKI Joefly Bachroen mengaku pihaknya khawatir, bila moratorium hutan yang keluar dalam bentuk Inpres, disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentuGAPKI juga memahami, moratorium hutan di Indonesia menjadi dasar bagi pemerintahan Presiden SBY-Boediono menahan kritikan dari dunia internasional.

‘’Soal moratorium ini kan masih simpang siurSaya khawatir justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentuApalagi dunia perkelapasawitan kita ini kan, menjadi pesaing besar produsen lainnyaJadi dimana ada celah, mereka bisa membolak-balikkan opini,’’ kata Joefly.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Draft Perpres Jembatan SS Rampung