“Dulu JK itu diharapkan SBY untuk mendukung tugas-tugas presiden
BACA JUGA: Pengacara Kelompok Palembang Kecewa
Tapi dalam prakteknya tidak,” kata Achmad Mubarok, dalam diskusi bertema 'Hubungan Presiden dan Wakil Presiden' di press room DPR, Jakarta, Selasa (21/4)Achmad Mubarok mengungkap salah satu sikap Wapres JK yang dinilainya tidak mendukung bahkan menentang Presiden SBY
BACA JUGA: Divonis 5 Tahun Karena Bantu Kelompok Palembang
“Soal pembentukan Unit Kerja Presiden Untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R), misalnyaSecara konstitusi, lanjutnya, memang tidak ada keharusan presiden untuk memintakan pendapat wakil presiden
BACA JUGA: BPK Ungkap Borok Otda
Tapi saat itu ada sebuah arus kuat yang meminta presiden untuk memberdayakan wakilnyaTapi, dalam prakteknya, ketika posisi wapres itu mulai diberdayakan yang terjadi justru kontra produktif.Dia juga membantah bahwa peranan wapres dalam membangun perdamaian di Nanggroe Aceh Darrusalam (NAD) sepenuhnya inisiatif Wapres Jusuf Kalla“Itu adalah inisiatif Presiden SBYSementara Wapres JK diberi tugas oleh presiden untuk mengelola perdamaian di sanaKendali tetap di tangan presiden,” kata Achmad Mubarok.
Menjawab pertanyaan pers tentang kesan sebagai seorang peragu yang dimiliki oleh SBY, Achmad Mubarok pun membantah“SBY itu bukan sosok peraguTapi beliau lebih bersikap hati-hati dalam menyikapi banyak halBeda peragu dengan hati-hati sangat tipisDemikian juga halnya antara cepat dan keliru, juga sangat tipis,” ujarnya, menyindir sikap JK, yang mengusung tema lebih cepat lebih baik.
Namun dia memastikan bahwa Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Demokrat saat ini tidak dalam posisi akan meninggalkan Partai Golkar“Tapi juga tidak ada jaminan dari Partai Demokrat untuk membangun koalisi dengan Golkar, karena soal rencana koalisi dengan siapa pun, kecuali Partai PDIP dan Gerindra, sudah diserahkan ke Tim 9 DPP Partai Demokrat,” imbuh Achmad Mubarok(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Haji 2007, Penyelenggaraan Terburuk
Redaktur : Tim Redaksi