jpnn.com - JAKARTA - Sistim pelaporan data yang serba teknologi, menuntut pemerintah daerah wajib melek IT. Dengan menguasai teknologi, waktu semakin efektif dan anggarannya juga makin efisien.
"Masih banyak yang bawa laporan data tentang honorer tertinggal maupun formasi CPNS dalam bentuk disket atau flash disk. Padahal sudah ada format yang tinggal diisi dan tidak perlu lagi ke Jakarta," kata Karo Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Jumat (8/8).
BACA JUGA: SBY Dukung Jokowi-JK Persiapkan Kabinet Baru
Dia menyebutkan, banyak daerah yang SDM-nya tidak menguasai teknologi membuat pelaporan terhambat. Ambil contoh pengajuan rincian formasi yang memakan waktu lama.
"Pendaftaran CPNS sampai molor ke Agustus karena daerah terlambat memasukkan rincian. Harusnya prosesnya cepat, karena kan sudah tahu berapa kebutuhannya. Setelah tahu datanya tinggal kirim ke email, mudah kan. Namun yang terjadi, daerah pada bawa datanya ke Jakarta," bebernya.
BACA JUGA: Kapolri Ingatkan Kontingen Garuda Hati-Hati Gunakan Senpi
Data itu kemudian harus diketik satu persatu lagi sehingga memakan waktu lama. Dia menyarankan agar pemda memperkuat sistim IT-nya dengan merekrut SDM yang menguasai teknologi.
"Di era teknologi ini, bukan zamannya lagi pakai-pakai disket. Kalau SDM-nya banyak yang belum tahu, rekrut orang kuasai IT untuk memudahkan sistim pelaporan," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Jawa dan Sumatera Terbanyak Sampaikan Data Verval Honorer K2
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah Akil Diperiksa Terkait Suap Pilkada Palembang
Redaktur : Tim Redaksi