JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengeluhkan eksklusifitas para pengikut AhmadiyahMeski demikian Din tetap mendorong pemerintah untuk terus menggelar dialog guna mencari solusi atas keberadaan Ahmadiyah di Indonesia
BACA JUGA: MA Tak Beri Toleransi Pelaku Korupsi
Hal itu disampaikan Din usai memberi masukan terkait keberadaan Ahmadiyah di Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jumat (4/3)
BACA JUGA: Diperiksa Sampai Malam, Cirus Belum Ditahan
Namun Ahmadiyah, kata Din, justru muncul dengan nabi baru selain Muhammad"Ini menyinggung hak asasi umat Islam
BACA JUGA: Anggap Pergub Justru Lindungi Ahmadiyah
Jadi tidak bisa hanya melihat hak asasi orang lainMaka negara punya kewajiban dan hukumnya adaItu bisa masuk bab penistaan agama," ucap Din.Hanya saja saat ditanyakan tentang pembubaran Ahmadiyah, Din menyatakan bahwa sebaiknya para pengikut Mirza Gulam Ahmad itu didekati secara persuasif"Saya pribadi, dari Muhammadiyah, menghimbau kawan-kawan pengikut Ahmadiyah marilah kembali ke pangkuan Islam bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhirJelas Islam baru menolak ada nabi baru setelah Muhammad," ucap Din.
Soal eksistensi sebuah organisasi, Din menyerahkannya ke pemerintahNamun Din juga mengkritisi eksklusifitas Ahmadiyah.
"Terus terang kawan-kawan Ahmadiyah ini kami rasakan eksklusifJadi hanya kawin di antara mereka sendiriMasjid mereka tidak boleh dimasuki oleh Islam lain," papar Din.
Tak hanya itu, imbuh Din, Ahmadiyah juga menyebut umat Islam yang tidak segolongan sebagai kafir"Jadi yang mulai mengkafirkan itu Ahmadiyah," tudingnya.
Ditanya soal Peraturan daerah (Perda) tentang larangan Ahmadiyah, Din menyerahkan hal itu ke pemerintahNamun jika Perda itu efektif meredam permasalahan dan punya dasar hukum, maka Muhammadiyah menilai Pemda pembuat Perda tentang Ahmadiyah jelas punya hak.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa DSW Kukuh Tak Mengaku
Redaktur : Tim Redaksi