jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah untuk pertama kalinya bakal menggelar kongres politik. Rencananya, kongres politik itu akan digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah pada 2-3 April nanti.
Menurut Ketua LHKP Muhammadiyah, Imam Addaruqutni, kongres itu diadakan sebagai ekspresi atas keprihatinan terhadap persoalan bangsa sejak reformasi bergulir. "Kongres ini dilatar belakangi keprihatinan mendalam. Setelah era reformasi dari sekian kali pemilu hasilnya itu tidak mengarah pada kemajuan bangsa yang leading, unggul," katanya di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).
BACA JUGA: KPK Ikut Awasi Pelaksaan Pemilu 2014
Menurutnya, kongres yang sengaja digelar jelang pemilu ini karena Muhammadiyah berharap brakyat tidak alergi dan antipati terhadap politik. Sebab, justru politik bisa menjadi cara untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang unggul.
Imam menambahkan, sejak reformasi bergulir ternyata banyak persoalan bangsa yang belum terselesaikan. Misalnya korupsi meningkat, integritas politisi semakin luntur, hingga banyak produk undang-undang yang tidak prorakyat.
BACA JUGA: Bantu Paman Suap Akil, Divonis 3 Tahun Bui
Namun, Imam menegaskan bahwa upaya itu bukan karena didasari tidak adanya representasi Muhammadiyah di pemerintahan. Sebab, kencangnya kritikan Muhammadiyah kepada pemerintah sering danggap lantaran tidak ada kader dari organisasi pimpinan Din Syamsuddin itu yang jadi menteri.
"Pandangan itu sesuatu yang tidak benar. Tradisi Muhammadiyah sejak dulu tidak mencari apa-apa. Kritik tetap berlangsung baik itu ada jabatan maupun tidak ada jabatan. Karena itu kita ingin ingatkan warga Muhammadiyah dan bangsa, bahwa tanpa peran Muhammadiyah tampaknya juga ada yang kurang," tandasnya.
BACA JUGA: Hambit Bintih Divonis 4 Tahun Penjara
Kongres politik Muhammadiyah akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai pembicara. Mulai dari Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Syafi'i Maarif hingga Amien Rais.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Kesampingkan Kasus Kampanye dengan Fasilitas Negara
Redaktur : Tim Redaksi