"Dari penelitian MUI terungkap di Al Zaytun itu ada dua lingkaran yaitu lingkaran dalam dan lingkaran luar
BACA JUGA: SBY Dinilai Gagal Redam Ekstrimis
Pihak yang sehari-hari berurusan dengan masyarakat hanya lingkaran luar, sementara lingkaran dalam Al Zaytun tidak satupun pihak yang tahu aktivitasnya," kata Amidhan, dalam acara Dialektika Demokrasi, bertajuk 'Radikalisasi Berkedok Agama, Ancaman untuk NKRI' di press room DPR, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (28/4).Ditambahkan, penelitian MUI mengindikasikan bahwa lingkaran dalam Al Zaytun terkesan melakukan kegiatan yang aneh-aneh yang diduga terkait dengan NII dan KW IX
Lebih lanjut dikatakannya, sumbangan sejumlah pejabat Indonesia yang diberikan pada Al Zaytun sesungguhnya hanya sebagai tameng untuk menutup aset sesungguhnya yang mereka kelola.
"Sumbangan sejumlah pejabat seperti yang diberikan oleh BJ Habibie, Malik Fajar bahkan Harmoko, itu hanya kamuflase
BACA JUGA: Mayoritas Daerah Pemekaran Mengecewakan
Aset Al Zaytun jauh lebih besar dari jumlah keseluruhan sumbangan pejabat Indonesia dan pemerintah mestinya berkewajiban untuk mencari jawaban terhadap aset Al Zaytun yang dikelola oleh lingkaran dalam itu," tutur Amidhan.Selain itu, Amidhan juga mengkritisi sistem pendidikan keagamaan yang bentuk oleh pemerintah
BACA JUGA: Aktivis Buruh Laporkan Muhaimin ke KPK
Soal akhlak, budi pekerti dan moral sudah diabaikan oleh pemerintah selaku penyelenggaran negara," tegasnya.Ketua MUI itu juga mengkritisi prilaku kepolisian dalam menjaga ketertiban dan kenyaman warga negara"Polisi baru bertindak kalau sudah terjadi tindak kekerasanUpaya untuk mengantispasi sama sekali tidak ada sehingga berbagai upaya untuk mendisain dan melakukan kekerasan dapat berjalan secara baik," tandasnya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komite 33: Beri Kesempatan KPK Kerja Obyektif
Redaktur : Tim Redaksi