jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah akan menghentikan ujian nasional (unas) mulai 2017, lalu mengganti dengan ujian sekolah berstandar nasional (USBN).
Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jimmy Paat tidak yakin perubahan unas menjadi USBN bisa berlangsung 2017.
BACA JUGA: Inspektorat Dorong Guru Buat Laporan Resmi
Keraguan Jimmy itu dia sampaikan ketika memimpin diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) kemarin (4/12).
"Pada prinsipnya kami senang unas dihentikan dan diganti ke USBN," katanya. Namun dia menilai kebijakan ini dibuat cepat-cepat.
BACA JUGA: Pemkab Tetap Siapkan Dana untuk SMU/SMK
Di antaranya adalah dalam pembahasan APBN 2017 Kemendikbud masih mengajukan anggaran untuk unas 2017.
Seharusnya ketika sudah ada rencana moratorium unas, Kemendikbud tidak lagi mengajukan anggaran untuk unas.
BACA JUGA: Oh Malangnya Penjaga Sekolah di DKI
Kalaupun nanti unas tetap diganti USBN, perlu dilakukan perubahan nomenklatur APBN 2017 Kemendikbud. "Mengubahnya tidak bisa cepat," jelasnya.
Indikasi persiapan yang kurang adalah, tidak ada informasi atau pelatihan untuk guru. Khususnya guru pengampu mata pelajaran yang diujikan di unas.
Bagi Jimmy informasi itu penting, karena sejak 2005 lalu guru-guru tidak pernah membuat soal ujian akhir. Sebab soal ujian akhir dibuat oleh Kemendikbud.
"Asumsi Kemendikbud, semua guru sudah siap membuat naskah," katanya.
Padahal di daerah belum tentu guru siap tanpa ada pembekalan. Apalagi soal yang dibuat, harus merujuk standar nasional.
Kecuali Kemendikbud menyiapkan butir soal ujian, sementara daerah tinggal pilih dan cetak. Namun akan menghilangkan semangat mengembalikan unas ke sekolah.
Jika pemerintah benar-benar serius mengubah unas menjadi USBN, dia mendesak supaya segera diputuskan.
Supaya siswa, orangtua, guru, dan pihak terkait lainnya secepatnya mendapatkan kepastian.
Jimmy menjelaskan jika USBN berjalan lancar, bisa jadi alat menilai integritas guru. Selama era unas, Jimmy tidak bisa menutup mata ada oknum guru yang membantu siswanya mengerjakan unas.
Perilaku curang ini karena soal yang dibuat Kemendikbud tidak sesuai standar belajar di sekolah.
"Kalau sekarang guru yang membuat soal, masih ada indikasi bocor, berarti kebangetan," kata dia. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Unsada Berpartisipasi dalam Simposium Internasional di Jepang
Redaktur : Tim Redaksi