Kebijakan Pemerintah Federal Australia mengenai multikulturalisme menyatakan langkah ini sebagai "keberhasilan" namun mengingatkan setiap warga Australia harus mendukung nilai-nilai dan kewajiban bersama.

Kebijakan yang diumumkan Asisten Menteri Multicultural Zed Seselja hari Senin (20/3/2017) berjudul Multicultural Australia: United, Strong, Successful menyebutkan pihaknya berkontribusi menambahkan unsur "pemersatu" dalam kebijakan tersebut, yang merupakan yang pertama sejak 2011.

BACA JUGA: John Lemon Aktivis Konservasi Anjing Liar Afrika Asal Perth

Senator Seselja, seorang anak migran asal Kroasia, mengakui adanya sejumlah pihak yang "sangat anti" dengan ide multikulturalisme. Tapi dia yakin kebanyakan orang Australia mendukung kebijakan tersebut.

"Secara mayoritas bisa disebut sukses dan saya ingin hal ini berlanjut. Tapi kita perlu menyertakan masyarakat bersama-sama dan caranya adalah dengan menegaskan kembali nilai-nilai fundamental bangsa kita," katanya kepada ABC.

BACA JUGA: Drone Terbukti Efektif Bantu Tim SAR Laut

Pergumuman itu menekankan bahwa Australia terikat "nilai bersama" mengenai rasa saling menghormati, kebebasan dan kesetaraan serta menambahkan bahwa "hak-hak dasar setiap individu" tidak dilanggar.

Selain juga juga menyinggung kekhawatiran tentang ancaman terorisme global, dan kebutuhan bagi kohesi sosial, dengan menyatakan bahwa setiap warga Australia diharapkan taat hukum dan mendukung proses demokrasinya.

BACA JUGA: Penuhi Tantangan Teman, Remaja Pria Terjun ke Sungai dan Disambar Buaya

"Mendasarkan Australia pada beragam dan harmoni merupakan keamanan bangsa kita," kata pernyataan itu.

Anggota parlemen dari faksi pemerintah, termasuk George Christensen, sebelumnya mempertanyakan manfaat multikulturalisme dan merujuk munculnya kekerasan ekstrimisme di luar negeri untuk mendorong pembatasan lebih besar dalam imigrasi dan kewarganegaraan.

Pengumuman Kebijakan Multikultural Pemerintahan Partai Buruh, yang dirilis Perdana Menteri Julia Gillard tahun 2011, difokuskan terutama pada keadilan dan inklusi. Sedangkan versi Pemerintahan Koalisi menempatkan penekanan pada keamanan nasional di saat adanya meningkatnya ketidakpastian global.

Pernyataan itu mempromosikan prinsip saling menghormati dan kewajiban bersama dan menyatakan bahwa Pemerintah "mengecam kebencian rasial dan diskriminasi sebagai hal yang tidak sesuai dengan masyarakat Australia".

Namun Senator Seselja membantah hal ini bertentangan dengan adanya dessakan dari anggota faksi Koalisi untuk mengubah Pasal 18C Undang-Undang Diskriminasi Rasial. Menurut dia, desakan itu lebih merupakan debat mengenai batas-batas kebebasan berbicara.

"Tidak ada kontradiksi apapun," katanya.

Multikulturalisme diadopsi sebagai kebijakan di Australia sejak tahun 1970, menggantikan kebijakan sebelumnya berupa asimilasi dan integrasi.

Diterbitkan Pukul 14:40 AEST 20 Maret 2017 oleh Farid M. Ibrahim dari berita berbahasa Inggris.

Lihat Artikelnya di Australia Plus

BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Australia Rawat Bayi Dari Napi di Penjara Kerobokan Bali