jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah membuat keputusan yang bijak dan menolong petani sawit.
Menurut dia, kebijakan pemerintah melarang ekspor minyak sawit seharusnya diikuti kebijakan pembelian tandan buah segar (TBS) sawit oleh pemerintah melalui BUMN dan lembaga terkait.
BACA JUGA: Larangan Ekspor CPO Belum Akan Dicabut, Mendag Ungkap Alasannya, Tegas!
Hal ini perlu dilakukan agar hasil panen petani sawit rakyat tetap tersalurkan ke industri yang membutuhan sehingga harga TBS sawit tetap terjaga.
Mulyanto mengatakan pemerintah harus membuat kebijakan yang terintegrasi, terkait satu sama lain, agar tidak ada pihak yang dirugikan atas sebuah kebijakan.
BACA JUGA: Terapkan Sistem Digitalisasi, Pupuk Indonesia Permudah Kerja Petani dengan Rekan
"Petani sawit sudah tidak tahan lagi menanggung beban atas anjloknya harga TBS sejak Presiden Jokowi mengumumkan pelarangan ekspor CPO dan turunannya," ujar Mulyanto, Kamis (19/5).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai pemerintah memang menghadapi kondisi yang dilematis.
BACA JUGA: Lin Che Wei Jadi Tersangka Korupsi Minyak Goreng, Ini Dugaan Perannya
Meskipun demikian, dia minta pemerintah jangan takluk terhadap mafia dan pengusaha nakal lalu tunduk mencabut kebijakan larangan ekspor CPO tersebut.
Namun, yang diperlukan saat ini ialah kebijakan agar petani sawit rakyat tidak menjadi korban.
"Pemerintah jangan mencla-mencle dengan kebijakan larangan ekspor CPO ini," ungkap Mulyanto.
Untuk itu, Mulyanto mendesak pemerintah segera menolong nasib para petani sawit rakyat dengan memberikan insentif.
Pemerintah harus bertanggung-jawab atas kebijakan yang diputuskannya terutama kepada pihak yang paling rentan terdampak.
Menurut Mulyanto, insentif penting untuk meringankan petani sawit rakyat dengan menyerap produk TBS tersebut dengan harga yang wajar.
Misalnya, dengan membeli dan mengolah biofuel yang bersifat mandatori dari sawit rakyat serta insentif pupuk.
Selain itu, BUMN Perkebunan dan anak perusahaannya yang mengolah hasil perkebunan harus didorong Pemerintah untuk meningkatan serapan produk TBS petani sawit rakyat tersebut.
Langkah ini menurut Mulyanto akan cukup membantu para petani sawit rakyat selama masa pelarangan ekspor CPO.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, harga TBS per (18/5) hanya mencapai Rp 1.200 per kilogram, sementara TBS dari petani yang non-kemitraan dihargai Rp 3.600 - Rp 4.000 per kilogram. (mcr28/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seorang Petani Ditemukan Tewas dengan Luka Bakar, Ternyata
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari