Musda Golkar Diseragamkan

JAKARTA--Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) baik Dewan Pengurus Daerah (DPD) I maupun DPD II akan dilaksanakan secara serentak dan seragam.

jpnn.com - Hal ini menjadi salah satu keputusan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar IV di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Minggu 20 OktoberSecara seragam, Musda di tingkatan DPD I mulai dilaksanakan medio Oktober hingga Nopember 2009 mendatang

BACA JUGA: Maju Independen, Kader Harus Mundur

Selanjutnya diikuti dengan pelaksanaan musda DPD I antara Nopember hingga Desember 2009Selanjutnya, akan disusul dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2009.

Sekertaris DPD I Golkar Sulsel Arfandi Idris yang tergabung dalam Komisi A, yang membahas masalah organisasi dalam forum Rapimnas Golkar, mengaku usulan Musda secara seragam merupakan usulan dari Golkar Sulsel

BACA JUGA: Bulyan Minta Rp. 250 Juta Plus Fee 8 %

Usulan ini sempat diwarnai beda pendapat apakah akan dilakukan bottom up atau top downNamun akhirnya, disepakati dalam Rapat pleno bahwa penyeragaman dimulai dari bawah ke atas, atau dari tingkatan kabupaten kota, provinsi, hingga nasional.

"Jadi, tidak ada lagi yang dinamakan diundur atau dimajukan

BACA JUGA: Pejabat Dephub Kecipratan Rp150 Juta

Tapi semuanya diseragamkanItulah usulan kami yang akhirnya berhasil disepakati," ujarnya Selain itu, Rapimnas juga menyepakati beberapa aturan baru terkait ketua partaiKetua partai maksimal bisa memimpin selama dua periode sajaTerkecuali pimpinan partai di tingkat kecamatan dan desa bisa seumur hidup.

Sementara itu terkait capres Golkar, baru akan dibicarakan dan ditetapkan setelah pemilu legislatif melalui Rapimnas KhususUntuk capres, sebagaimana tertuang dalam pernyataan politik yang dihasilkan rapimnas, akan memberikan prioritas khusus kepada kader terbaik internal partaiSikap politik lain yang dihasilkan rapimnas Golkar, adalah Golkar membuka diri melakukan koalisi permanen untuk membangun dukungan kuat bagi pemerintahanGolkar juga menegaskan dukungan penuh kepada pemerintahan SBY-JK hingga akhir masa pemerintahan

Revolusi Internal

Rapimnas Golkar juga menyepakati pemberlakuan sistem suara terbanyak untuk meloloskan wakilnya ke parlemenHal ini, dianggap JK sebagai revolusi internal partai"Merubah dari nomor urut menjadi suara tebanyak adalah sebuah revolusi internalTidak ada lagi yang namanya ketergantungan pada like and dislike unsur pimpinanMeski duduk di nomor urut atas, belum tentu lolos kalau tidak kerja keras," tegas Jusuf Kalla.

JK meminta, agar kader patuh dan taat kepada aturan suara terbanyak iniMakanya, terkait penandatanganan pernyataan mundur untuk memberi kesempatan kepada peraih suara terbanyak harus dilakukan semua caleg Golkar"Jika tidak, institusi akan bertindak dan memberi sanksi," tambahnya.

Rapimnas Golkar secara resmi ditutup malam tadi juga berhasil merumuskan kode etik calegIsinya antara lain mengatur agar antara caleg tidak saling seruduk, menghindari negatif campaign, dan berusaha berjuang bersama"Terkait kode etik, juga diatur sekaligus dengan sanksiYang terburuk bisa ditarik dari caleg," tandas Pelaksana Harian DPD I Golkar Sulsel, HM Roem(ysd)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rapimnas Golkar Mentahkan Aspirasi Capres