JAKARTA -- Daftar kepala daerah yang melakukan mutasi sembarangan semakin bertambah. Setelah Pemprov Sumut, Pemko Pekanbaru, Kabupaten Kuantansingingi (Kuansing), dan sejumlah daerah lainnya, yang teranyar di Parepare dan Kota Bekasi.
Fenomena ini membuat Mendagri Gamawan Fauzi gerahLangkah-langkah tegas dilakukan tidak hanya kepada kepala daerah yang belum definitif alias masih penjabat (pj) atau Pelaksana Tugas (plt), namun juga kepada kepala daerah definitif.
Seperti terhadap Bupati Kuansing, Riau, Sukarmis
BACA JUGA: Hari Sabarno Tegaskan Bukan Sales Damkar
Hari ini Gamawan mengirim tim khusus ke Kuansing guna melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan mutasi yang dilakukan kepala daerah yang belum lama menjabat ini."Besok, tim dari Inspektorat Jenderal ke Kuantansingingi
BACA JUGA: MK Tolak Uji Materi UU Ketenagakerjaan dan Agraria
Ada dugaan, yang dipromosikan dari anggota tim suksesnya," terang Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek di kantornya, Senin (14/11).Donny, panggilan Reydonnyzar, mengatakan, mutasi yang dilakukan tidak menggambarkan mutasi yang mempertimbangkan profesionalisme, kompetensi, dan hanya berdasarkan like and dislike
Ditegaskan, Gamawan sudah sangat gerah melihat fenomena mutasi ngawur yang dilakukan pj kepala daerah ataupun kepala daerah definitif, yang menyalahi aturan. Untuk kasus Kota Pekanbaru, lanjutnya, malah penataan kembali sudah dilakukan oleh Pj Walikota Pekanbaru, Syamsurizal, dengan melantik 45 pejabat yang diturunkan eselon jabatannya ke eselon yang sama, pada 25 Oktober 2011
BACA JUGA: Prosedur Pembekuan Ormas Nakal Dipersingkat
"Termasuk empat pejabat yang dinonjobkan," kata DonnyMereka yang dilantik lagi itu para camat, sekcam, dan lurah(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saham Pemerintah di Freeport Lebih Penting Ketimbang Uang Centeng
Redaktur : Tim Redaksi