Negara Dikalahkan Mafia Pangan

JAKARTA - Ketua Dewan Tani Indonesia, Ferry Julianto menegaskan kegagalan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mendistribusikan lahan-lahan pertanian milik negara kepada petani, punya andil besar terhadap krisis pangan yang setiap tahun terjadi di Indonesia.

"BPN telah gagal mendistribusikan tanah pertanian milik negara kepada petaniKegagalan tersebut sangat berpengaruh terhadap produksi bahan pangan di Indonesia karena lahan yang dikuasai negara dibiarkan tidur dan tidak produktif," kata Ferry Julianto, dalam acara dialektika demokrasi berthema "Menyoal Ketahan Pangan, Impor Beras Jadi Tumpuan", di press room DPR, Senayan Jakarta, Jumat (10/12).

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, lanjut Ferry, sesungguhnya para petani Indonesia sudah diburuhkan karena hanya memiliki lahan garapan tidak lebih dari 0,1 hektar

BACA JUGA: Upaya Ketahanan Pangan Hanya Basa-basi

Sementara Kementerian Pertanian (Kemtan) selalu membuat asumsi setiap petani Indonesia punya lahan 2 hektar berikut dengan asumsi pupuk, petisida dan modal.

"Konversi model baru berupa beralihnya kepemilikan lahan pertanian kepada pemilik modal yang tinggal di kota-kota besar telah memosisikan petani sebagai buruhAkibatnya, petani hanya punya lahan garapan 0,1 hektar

BACA JUGA: Bandara Kuala Namu Ambisi Gantikan Changi

BPN sebagai institusi penyelenggara reforma agraria mestinya dari awal mencegah konversi model baru itu untuk mendukung target Presiden SBY dalam swasembada pangan," tegasnya.

Meski tidak menuding BPN bagian dari sebuah konspirasi besar untuk mendikte pangan nasional,Ferry Julianto mengakui bahwa impor beras yang dari tahun ke tahun terjadi di negara agraris ini fakta dari kekalahan negara dalam menghadapi mafia pangan dunia.

"Impor beras ke negara agraris seperti Indonesia adalah fakta kalahnya negara dalam menghadapi mafia pangan duniaApakah BPN bagian dari konspirasi pedagang pangan dunia? Jelas ini membutuhkan sebuah investigasi dari pihak berwenang," tegasnya.

Lebih lanjut, Ferry Julianto mendesak Presiden SBY selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional untuk segera melakukan pembahasan intensif dengan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nasional

BACA JUGA: APBD Dihabiskan Belanja Pegawai

"Kedua pihak mestinya merumuskan langkah-langkah kongrit dalam menanggulangi ancaman krisis pangan yang terjadi tiap tahun di Indonesia sehingga tekad swasembada pangan tidak menjadi komoditas politik belaka," sarannya.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengelolaan Potensi Pajak Daerah Buruk