JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR, Ahmad Muqowam menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap ancaman krisis pangan saat ini.
"Jangan hanya berani menyalahkan impor pangan dan kian menipisnya lahan pertanian serta semakin terpuruknya nasib petaniDewan Ketahanan Pangan Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden SBY adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap krisis pangan saat ini dan masa mendatang," tegas Ahmad Muqowam dalam acara dialektika demokrasi bertema "Menyoal Ketahanan Pangan, Impor Beras Jadi Tumpuan", di press room DPR, senayan Jakarta, Jumat (10/12).
Keputusan impor beras dan bahan pangan lainnya yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, kata Ahmad, merupakan cerminan dari kebijakan presiden dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Demikian juga halnya dengan bergantinya lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan industri serta terjadinya urbanisasi petani ke kota-kota besar di Pulau Jawa
BACA JUGA: Bandara Kuala Namu Ambisi Gantikan Changi
"Itu juga cerminan riil dari kinerja presiden yang selalu mengumandangkan swasembada pangan dari tahun ke tahun," ujar politisi partai PPP itu.Lebih lanjut, dia mengritisi klaim pemerintah SBY bahwa dalam tahun 2007 Indonesia telah swasembada pangan
BACA JUGA: APBD Dihabiskan Belanja Pegawai
Kalau memang ada perhatian yang serius pemerintah terhadap kecukupan pangan, tentu defisit pangan ini bisa diatasi dengan produksi pangan petani sendiriDia mengaku bisa memahami faktor cuaca sebagai salah satu kendala produksi pangan
BACA JUGA: Pengelolaan Potensi Pajak Daerah Buruk
Namun, yang sangat dia sesalkan adalah terjadinya perubahan lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan wilayah industri manufakturing."Dalam tahun 2009, telah terjadi alih fungsi lahan pertanian sebesar 10 ribu hektar menjadi kawasan pemukiman dan industriSementara diakhir tahun 2010 ini Komisi IV DPR juga menemukan 110 ribu lahan produktif pertanian dialihfungsikan menjadi kawasan industri, mall, jalan bebas hambatan dan pemukiman," tegasnya.
Akibat dari pembiaran alih-fungsi lahan pertanian tersebut, lanjutnya, sesungguhnya lahan yang dimiliki petani sudah tidak ideal lagi karena setiap petani hanya memiliki 0,2 atau 0,3 hektar lahan garapanDengan luas lahan tersebut, teknologi apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan produksi beras nasional.
"Jika kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian ini tidak diperbaiki secepatnya, maka target untuk mencetak 7,5 juta hektar lahan pertanian akan tetap berada di awang-awang," imbuhnya.
Terakhir, Ahmad menegaskan kebijakan impor 48 jenis bahan pangan yang dilakukan pemerintah sama sekali tanpa persetujuan DPR"Impor 48 jenis bahan pangan, termasuk beras, daging, kedelai dan gula, semuanya dilakukan pemerintah tanpa pembicaraan dan persetujuan Komisi IV DPR," pungkasnya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Laporan Keuangan Bisa Diwakili Akuntan Publik
Redaktur : Tim Redaksi