jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pemuda Pancamarga (PPM) Kabupaten Jayapura Nelson Yohosua Ondi (NYO) menyatakan tidak adil menuduh Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo gagal.
Dia menilai pernyataan Ketua LSM Papua Bangkit Hengky Jokhu yang mengganggap kinerja Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo gagal sangat tendensius.
BACA JUGA: Polisi Menetapkan TKBM Asal Jayapura jadi Tersangka Penyelundupan Kanguru Pohon
"Saya mau sampaikan di sini, bahwa pernyataan itu terlalu dini dan prematur. Kenapa saya sampaikan seperti itu, karena kita harus melihat ke belakang tentang Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3/6266 tahun 2022," kata Nelson dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (25/5).
Nelson menyebut dalam SK itu sudah jelas bahwa di pasal diktum kedua ada beberapa tugas-tugas yang memang harus dikerjakan pj bupati.
BACA JUGA: Prof Zainuddin Ungkap Hambatan sehingga Rekrutmen PPPK Guru Tidak Kunjung Tuntas, Ternyata
"Salah satunya mulai dengan pendekatan kepada masyarakat," lanjutnya.
Menurut Nelson, pendekatan kepada masyarakat itu adalah pesan mendagri kepada Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo saat dilantik pada Desember 2022 lalu.
BACA JUGA: Heboh Putri Balqis Korban KDRT di Depok Jadi Tersangka, Suaminya
Nelson mengatakan program perdana pj bupati setelah dilantik mendagri itu adalah turun langsung mengikuti perayaan Natal bersama di Panti Jompo pada 23 Desember 2022.
"Ikut perayaan Natal di Panti Jompo itu merupakan pendekatan pertama yang beliau lakukan. Setelah itu, ada perayaan Natal bersama dengan tokoh agama dan tokoh pemuda juga di bulan Desember 2022 lalu," kata Nelson.
Nelson menyebutkan pada 19 Januari 2023, pj bupati mengumpulkan kepala-kepala distrik untuk membahas tentang bagaimana penanganan situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Jayapura.
"Kemudian pada 28 Januari 2023 itu Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo diwawancarai dan mendukung penuh (memperjuangkan) pemekaran DOB Grime Nawa," kata Ketua HIPMI Kabupaten Jayapura itu.
Menurutnya, apa yang dilakukan pj bupati itu semuanya memang sudah tercatat dalam SK Mendagri yakni, khususnya pemekaran Grime Nawa dan penanganan situasi Kamtibmas.
Tak hanya itu, menurut Nelson, masalah pendidikan yang sempat viral dan sempat mendapat perhatian Presiden Jokowi dapat diselesaikan dengan baik oleh pj bupati.
"Sekolah mangkrak di wilayah Sentani kota yang hampir saja menjadi tempat atau rumah bersemayamnya para jin itu langsung ditangani Pj Bupati," pungkas Nelson.(mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prof Zainuddin Soroti Data Rekrutmen PPPK Guru, Singgung Nasib P1, Hmmm
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra