jpnn.com - Pasalnya, persidangan berskala internasional yang memeriksa gugatan pemerintah RI terkait divestasi saham PT
BACA JUGA: Tersangka Penganiayaan, Putra R. Hartono Diperiksa
NNT itu berlangsung tertutup, sangat rahasia, dan dijaga superketat.Sehingga, wartawan media ini yang coba meliput kegiatan itu tak berhasil memperoleh informasi apa-apa, mengingat tidak ada satu pihak pun yang mau dimintai komentarnya.
Researcer Institute for Global Justice-Jakarta, Salamuddin Daeng pada JPNN di Jakarta, Jumat (12/12) menjelaskan, mekanisme sidang semacam ini (yang tertutup, sangat rahasia, dan dijaga superketat, Red) menyebabkan masyarakat tidak mendapat informasi yang memadai guna melakukan pengawasan terhadap hasil pekerjaan arbiter pemerintah
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menunjuk arbiternya yakni pakar hukum dari National University of Singapore, Prof M Sornarajah
BACA JUGA: Harta Bakrie Menguap Hampir 90%
''Tapi, masyarakat kita juga tidak mendapat informasi yang memadai terkait penunjukan ini,'' katanya.Semestinya dalam proses arbitrase ini, kata Daeng, begitu Salamuddin Daeng biasa disapa, pemerintah harus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan
Lebih-lebih mengingat keputusan arbitrase tersebut berkaitan dengan ekonomi nasional dan selanjutnya ekonomi rakyat.
Dikatakan, kegagalan divestasi 30 persen saham (2007) dan 37 persen saham (2008) menyebabkan perekonomian nasional dirugikan cukup besar karena kehilangan deviden yakni mencapai Rp 10,58 triliun lebih.
Sebagaimana diketahui, akunya, PT
BACA JUGA: Ali Alatas Wafat, SBY Sempat Syok
NNT tahun 2005 mampu meraih revenue (nilai penjualan) sekitar USD 1,5 miliar lebih atau sekitar Rp 3,9 T (laporan ESDM, 2006)Revenue perusahaan tersebut cenderung mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan harga emas dan tembaga di pasaran duniaTotal biaya yang dikeluarkan Newmont setiap tahun rata-rata Rp2,142 T/tahunSehingga, keuntungan bersih yang diperoleh Newmont per tahun dapat mencapai Rp11,758 THanya butuh waktu 2 tahun bagi Newmont untuk mengembalikan investasi awal yang ditanamkannya
Atas dasar itu, pihaknya menyerukan kepada seluruh elemen rakyat, khususnya masyarakat NTB untuk mendesak pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas ini, jujur dan penuh komitmen kepada kepentingan nasional
Disamping itu, Daeng juga mendesak pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi secara ketat jangan sampai terjadi korupsi dalam proses persidangan arbitrase iniSebab, pengadilan ini harus dapat membuktikan bahwa Newmont benar-benar bersalah, melanggar kontrak karya (KK) dan wajib mengganti kerugian yang diterima pemerintahSelain itu, kontrak perusahaan ini harus dihentikan sementara, hingga ada keputusan arbitraseDan, jika Newmont terbukti bersalah, maka kontrak tersebut wajib diputus (dihentikan).(sid/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berantas Korupsi, Perlu Pemahaman Ulang
Redaktur : Tim Redaksi