Nilai Timur Pradopo Cuma 6

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil hanya berani memberi nilai angka enam untuk calon tunggal Kapolri Komjen Timur Pradopo"Jujur saya katakan, masih banyak kekurangan dari paparan dan jawaban yang diberikan calon Kapolri hingga terkesan Timur Pradopo cari aman dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan fraksi-fraksi di Komisi III

BACA JUGA: Genjot Belanja Infrastruktur, Tekan Belanja Aparatur

Maksimal saya hanya berani beri nilai enam," kata Nasir Djamil, disela-sela rehat fit and proper test Timur Pradopo, di DPR Senayan Jakarta, Kamis (14/10).

Terutama disaat memberikan respon terhadap issu setoran bawahan kepada atasan dan jual-beli pasal-pasal pelanggaran lalu-lintas"Terlihat begitu yakinnya calon Kapolri mengatakan bahwa setoran itu tidak ada dan pelaksana dibawah sudah bekerja secara baik dan sempurna

BACA JUGA: Ditolak Kemlu, Greenpeace Datangi DPR

Padahal praktek yang terjadi selalu saja banyak komplain dari masyarakat dan pengguna jalan raya," tegasnya.

Menjawab pertanyaan sosok Komjen Timur Pradopo dimata Nasir Djamil? anggota DPR asal Nanggroe Aceh Darrusalam itu secara lugas mengatakan calon Kapolri masih kental dengan budaya ketertutupan dan semangat membela korps masih sangat kuat"Ini tidak mudah dihapuskan karena sudah 32 tahun jadi polisi

BACA JUGA: Tak Ada Anggaran Baju Kepresidenan

Karena itu saya kasih nilai dia enam," ulangnya.

Sungguhpun demikian, Nasir Djamil masih sangat menaruh harapan jika kelak Timur terpilih jadi Kapolri dia bisa bersikap lebih terbuka dan berlaku adil bagi semua warga negaraTermasuk menyatakan salah tetap salah bagi anggota korpsnya yang melanggar hukum.

"Kini Beliau belum menjadi Kapolri jadi apa yang disampaikan masih komitmen, tanpa mengajukan argumentasi yang memperkuat supaya dipercaya publik hingga fraksi-fraksi mantap menerimanya," tegas Nasir

Nasir juga mencatat sejumlah pertanyaan anggota Komisi III yang secara tuntas tidak dijawab calon KapolriKalau nantinya Timur Pradopo lolos, Fraksi PKS mendesak penuntasan kasus menonjol untuk dimasukan dalam program 100 hari, misalnya dugaan penyuapan beberapa perusahan terhadap Gayus Tambunan, dan rekening gendut Polri.

"Kami meminta paling tidak 10 kasus menonjol harus diselesaikan saat menjadi kapolri sebanding dengan 10 komitmennya tadiSoal menandatangani pakta integritas bagi jajaran pimpinan kepolisian, kami, Fraksi PKS juga meminta calon Kapolri melakukan hal yang sama dengan Komisi III DPR," pungkasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Isu Suap Rp25 M Bayangi Putusan MK