JAKARTA -- Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengakui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap anggaran Kementerian Pendidikan Nasional (BPK) tahun 2009 adalah wajar dengan pengecualian (WDP)Menurutnya, hal tersebut akibat adanya temuan BPK atas penyimpangan dana sebesar Rp 2,3 triliun.
“Akan tetapi, penyimpangan itu bukan berarti terjadi penyelewengan anggaran dan tidak berindikasi pada tindak pidana korupsi
BACA JUGA: Hotma dan Gayus Dilaporkan ke KPK
Ini sudah sesuai prosedur, hanya memang belum ada yang diselesaikan,” ungkap Nuh ketika ditemui di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Kamis (17/2) sore.Dengan adanya pengecualian tersebut, lanjut Nuh, BPK masih menilai secara wajar
BACA JUGA: 275 Ribu KK TNI tak Punya Rumah
“Maka itu, dengan adanya opini WDP, jangan dilihatnya hanya angka Rp 2,3 triliun saja, padahal total anggaran yang ada lebih besarMantan Menkominfo ini juga mengungkapkan, pihaknya telah menerima rekomendasi yang diberikan oleh BPK untuk menyelesaikan ‘hutang’ laporan anggaran tersebut
BACA JUGA: Susno Lepas, Jaksa tak Mau Disalahkan
Bahkan, Nuh juga mengatakan jika pihaknya telah membentuk satgas atau task force untuk mempercepat tindak lanjut dari rekomendasi BPK tersebut.“Sebagian besar sudah selesai semuaAlhamdulillah pula, tidak mengarah pada penyelewenganSemua sudah diselesaikan, terutama yang ada di lingkungan perguruan tinggi,” imbuhnya.
Dijelaskan, Kemdiknas juga sudah diberi deadline untuk menyelesaikan segala laporan keuanganYakni, laporan tersebut harus sudah selesai sebelum BPK menyelesaikan audit anggaran tahun 2010“Saat ini sudah selesai sekitar 60-70 persen dan sudah disampaikan ke BPKMereka juga sedang mempelajari semuanyaNah, berarti ‘hutang’ Kemdiknas untuk menyelesaikan laporang terhadap BPK mengenai anggaran 2009 ini harus selesai sebelum audit anggaran 2010 selesai,” paparnya.
Untuk diketahui, salah satu temuan BPK itu adalah proyek-proyek di perguruan tinggi seperti Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Mataram senilai Rp 19,5 miliarSelain itu ada pula yang terkait dengan pembelian tanah seluas 1,5 hektar di Kinabalu, Malaysia, untuk pembangunan kompleks Sekolah Indonesia di Kota KinabaluDana tidak jelas yang dimaksud BPK adalah total seluruh proyek di Kemdiknas senilai Rp 2,3 triliun(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Susno Dikeluarkan dari Sel, Hakim Salahkan Jaksa
Redaktur : Tim Redaksi