jpnn.com - DI tengah pro dan kontra pencairan dana bantuan sosial (bansos), Kemendikbud bersikap tegas. Mereka tetap menyalurkan dana bansos. Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, anggaran bansos di Kemendikbud mencapai Rp 50 triliun.
Jenisnya banyak. Mulai beasiswa mahasiswa miskin berprestasi (bidikmisi), bantuan siswa miskin (BSM), dana bantuan operasional sekolah (BOS), hingga tunjangan profesi pendidik (TPP) guru non-PNS.
BACA JUGA: Audit BPKP Rampung, TPP Mengendap Rp 6 Triliun
Untuk dana BOS, misalnya, alokasinya mencapai Rp 23 triliun. Sedangkan BSM mencapai Rp 6 triliun. Kemudian, anggaran bidikmisi Rp 2,3 triliun dan TPP guru non-PNS tahun anggaran 2014 mencapai Rp 800 miliar. ”Tidak bijak karena ada pemilu, hak-hak orang miskin dan guru tidak dibagikan. Ini tidak elok,” tutur Nuh.
Menteri asal Surabaya tersebut menyatakan, Kemendikbud terbuka kepada siapa pun yang ikut mengawasi penggunaan dan pencairan dana bansos. Baik itu lembaga pengawas pemilu maupun lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA: Kemendikbud Tetap Salurkan Dana Bansos Rp 50 Triliun
Selama ini kementeriannya sering mendapatkan protes dari masyarakat jika pencairan anggaran bansos terlambat. Setiap kali pencairan dana BOS, BSM, TPP guru swasta, hingga bidikmisi terlambat, Kemendikbud langsung menjadi sasaran kritik.
Nuh meyakinkan guru, siswa, dan mahasiswa sasaran bansos untuk tidak khawatir. ”Kalau terlambat dimarahin. Sekarang kok coba-coba mau dilambat-lambatin,” katanya.
BACA JUGA: Dompet Duafa Ajari Guru Gunakan Media
Nuh menegaskan bahwa jajaran Kemendikbud tidak memiliki kepentingan politik praktis di perhelatan Pemilu 2014. Secara pribadi dia tidak akan ikut-ikutan dalam perhelatan Pemilu 2014.
”Setelah ini saya mau kembali menjadi dosen. Sekarang sudah mulai mengumpulkan buku lagi,” ujar mantan rektor ITS tersebut. (wan/c9/ca)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang UN, Try Out Hingga Tiga Kali
Redaktur : Tim Redaksi