jpnn.com - JAKARTA - Politisi muda Partai Golkar, Nusron Wahid terus bersuara lantang tentang perlunya partai berlambang beringin hitam itu segera menggelar musyawarah nasional (munas). Nusron yang dipecat dari Golkar lantaran mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di pemilu presiden (pilpres) menegaskan bahwa munas merupakan ajang untuk evaluasi menyeluruh terhadap partai yang kini dipimpin Aburizal Bakrie itu.
Menurut Nusron, menggelar munas tidak ada kaitannya dengan perlu atau tidaknya Golkar ikut ke dalam pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi, sementara evaluasi terhadap Golkar merupakan tuntutan yang tak bisa dikesampingkan karena partai berlambang beringin itu mengalami kelalahan beruntun di pemilu legislatif dan pilpres.
BACA JUGA: Pakar Hukum: Tindakan KPU Buka Kotak Suara Harus Ditindak
“Menteri itu hak prerogatif Pak Jokowi dan JK. Tapi yang namanya habis kalah ya harus dievaluasi. Perusahaan saja yang urusan private kalau ada kerugian besar ada RUPS kok, masak partai yang urusan publik tidak ada forum evaluasi. Ini sudah keniscayaan," kata Nusron dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/8).
Lebih lanjut Nusron mengatakan, forum pengambilan keputusan tertinggi di Golkar ada di munas. Anehnya, kata anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI itu, kader Golkar yang menginginkan percepatan munas malah diancam dipecat.
BACA JUGA: Kesaksian Orang Dekat Anas Ungkap Money Politic di Kongres PD
Nusron menganggap ancaman pemecatan itu menunjukkan oligarki politik di Golkar sudah menonjol. Padahal, makin banyak kader Golkar yang menginginkan munas yang dijadwalkan April 2015 dipercepat penyelenggaraannya.
"Karena pendukung munas makin banyak, maka yang diancam mau dipecat juga makin banyak. Lama-lama semua pengurus dipecat, karena semua akan mendukung munas. Terus siapa pengurus dan anggotanya kalau semua dipecat?" katanya sambil tertawa.
BACA JUGA: Polri: Terduga Teroris Target Lama
Politisi muda yang juga Ketua Umum GP Ansor itu menegaskan, Golkar sebagai partai dengan ideologi terbuka dan bersifat inklusif harusnya membuka diri terhadap evaluasi maupun kader-kadernya yang selama ini berbeda sikap di pilpres. Nusron beralasan, keputusan Golkar mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di pilpres ternyata tak didukung rakyat.
Karenanya, sambung Nusron, tak perlu lagi Golkar mengulur-ulur waktu untuk menunda evaluasi. Calon legislatif (caleg) terpilih peraih suara terbesar di antara caleg-caleg Golkar itu menegaskan, tak semestinya elite partainya menganggap kader yang mendesak percepatan munas sebagai pihak yang membahayakan partai.
“Partai justru dalam kondisi bahaya manakala tidak ada evaluasi. Pihak-pihak yang mencoba mempertahankan status quo itu lah yang berbahaya. Masak orang menuntut evaluasi dipecat. Partai itu tempat berembug urusan publik, jangan asal beda justru mau dipecat," pungkas(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengerahan Massa tak Pengaruhi Hakim MK
Redaktur : Tim Redaksi