jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Fasli Jalal mengkritisi kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam hal pembangunan Kependudukan dan KB (KKB). Menurutnya, perlu ada revitalisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam program KKB agar sejalan dengan kebijakan otonomi daerah
Hal itu disampaikan Fasli dalam Konferensi Nasional bertema 'Penyiapan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing melalui Pembangunan Berwawasan Kependukan', di gedung Nusantara V, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (12/12). Fasli mengatakan, kelembagaan KB di daerah sangat bervariasi karena ada yang total menangani urusan KB, tapi ada pula yang harus menangani KB dan urusan lainnya.
BACA JUGA: Dahlan Iskan Terisak Ceritakan Aksi Heroik Masinis KRL Naas
"Sementara dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN ke kabupaten dan kota terkendala oleh peraturan dan perundang-undangan yang mengatur mekanisme keuangan daerah. Bahkan indikator-indikator program kependudukan dan KB belum seluruhnya masuk dalam Renstrada hingga terjadi kesulitan dalam menganggarkan dukungan dana APBD I dan APBD II," katanya.
Mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional itu menambahkan, penataan ulang kelembagaan yang mengurusi KB dari pusat hingga daerah bisa menjadi solusi kongkret. Ditegaskannya, penataan itu juga menyangkut penyiapan SDM dengan kompetensinya guna menggalakkan kembali Program KKB di lapangan.
BACA JUGA: KPK Dalami Dugaan Suap ke Akil dari Sengketa Pilkada Tapteng
"Ini membawa konsekuensi ketersediaan anggaran yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan KKB, baik dari APBN maupun APBD I dan APBD II serta adanya keterlibatan para pengambil kebijakan di pusat maupun di daerah dalam menentukan arah pembangunan KKB," ujarnya.
Lebih lanjut Fasli mengatakan, keberhasilan program KKB secara nasional sangat ditentukan oleh peran kabupaten dan kota dalam menggerakan lini lapangan dan melaksanakan program itu secara konsisten dan berkelanjutan. "Para pemangku kepentingan seperti gubernur, kepala Bappeda, kepala SKPD KB dan DPRD kabupaten dan kota sangat diharapkan bisa meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap penyiapan SDM yang berdaya saing melalui pembangunan berwawasan kependudukan," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Harapkan KPK Tak Mudah Umbar Status Cegah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukung SBY Bentuk Tim Advokasi Keluarga
Redaktur : Tim Redaksi