jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ke-11 RI Boediono dan 250 peserta didik Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-26 TA 2017 menggelar kegiatan bedah buku di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Jumat (28/7). Buku yang dibedah berjudul 'Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah' karya sang mantan wapres.
Boediono mempresentasikan buku tersebut dan menilai bahwa suatu bangsa yang tidak bisa lepas dari aspek ekonomi dan politik.
BACA JUGA: Bacalah, Imbauan Tegas Polri untuk HTI
"Ekonomi dan politik adalah satu mata uang bahwa apa yang terjadi di bidang politik berkaitan denga apa yang terjadi di bidang ekonomi," kata dia dalam sambutannya.
Dia menerangkan, setiap gejala yang terjadi pada ekonomi pasti tersubordinasi oleh politik secara umum. Sejarah itu, kata Boediono, terbukti sejak zaman VOC sampai saat ini.
BACA JUGA: Wakapolri: Jangan Pertentangkan Posisi KPK, DPR dan Polri
"Bahwa tim ekonomi yang mumpuni yang bisa menerjemahkan situasi politik yang stabil, menjadi program ekonomi yang berkesinambungan," kata Boediono.
Dia menjelaskan, selain hal itu, ekonomi bisa terganggu karena dampak korupsi, kolusi, dan nepotisme.
BACA JUGA: Polri Bakal Punya Densus Antikorupsi, Lalu KPK?
Dia tak menampik bahwa sistem pemerintahan otoriter bisa merusak ekonomi. Hanya saja, potensinya lebih kecil.
"Sistem otoriter tidak dapat dikoreksi dan memang stabil. Tapi risikonya adalah meledak pada akhirnya," kata dia.
Pada Orde Baru, kata Boediono, Indonesia pernah mengalami gangguan krisis finansial. Meski begitu, ada tekanan politik yang membantu Indonesia tidak terpuruk seperti negara lainnya.
"Made of democracy world artinya demokrasi yang bermanfaat dan menghasilkan program yang solid dan menghadirkan kemajuan di bidang ekonomi," kata dia.
Karenanya, dia menyetujui dalam buku tersebut bahwa memahami ekonomi harus secara komprehensif. Dia menilai, ilmu ekonomi tidak seperti ilmu sosial yang bisa disimpulkan secara singkat.
"Disimpulkan bahwa seorang pengelola negara adalah seseorang pengambil keputusan yang tidak ada seorang anggota keluarganya yang menikmati sepeser pun dari hasil pengambil kebijakan itu," tandas dia. (Mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mabes Polri Pastikan Densus Anti-Korupsi Bakal Terealisasi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga