jpnn.com - BEKASI - Kepala Polres Metro Bekasi Kota Kombes Umar Surya Fana menegaskan, saat ini pihaknya masih menunggu pernyataan tertulis dari Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono.
Sebelum, Menteri PUPR memberikan pernyataan tertulis kepada Pemkot Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota akan terus mengerahkan pengamanan untuk penggusuran.
BACA JUGA: Bea Cukai Dumai Kembali Sita 30 Ton Bawang Ilegal
“Kalau baru hanya di media massa itu enggak ada dalam tata urut perundangan di Indonesia. Kalau ada surat resmi, surat itu akan saya gunakan sebagai konsiederan surat saya menolak permintaan back up pengamanan,” ujar Kombes Surya.
Ia mengatakan, pihaknya sudah meminta Kementerian PUPR mengeluarkan surat resmi dan saat ini masih menunggu. Diduga ada beberapa poin yang dilanggar Pemkot Bekasi.
BACA JUGA: Komunitas Anak Muda Kota Ternate Tanam 1.000 Mangrove
Seperti Pasal 9 Ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyi tiap-tiap warga Negara Indonesia baik laki-laki mupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta mendapat manfaat dari hasilnya baik bagi diri sendiri dan keluarga.
“Tapi, harus dipahami sebagai aturan bahwa setiap orang mempunyai kemampuan yang sama. Untuk membeli satu lahan, tidak boleh dibeda-bedakan. Misalnya saya orang Jawa mau beli tanah di Summarecon, tapi tidak dikasih dengan alasan Summarecon khusus untuk orang madura,” sebutnya.(kub/gob/chi/jpnn)
BACA JUGA: Lihat! Polisi Angkut Paksa Puluhan Aktivis HMI
BACA ARTIKEL LAINNYA... Total Penderita HIV/AIDS yang Meninggal di Daerah Ini Bikin Kaget
Redaktur : Tim Redaksi