jpnn.com - KARIMUN - Meski pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan larangan impor beras, namun aksi penyelundupan masih marak di Kepulauan Riau (Kepri). Mengingat, geografis Kepri yang berdekatan dengan negara tetangga, dan juga bukan daerah penghasil pangan.
Menyikapi larangan kementerian terkait impor beras tadi, baik Gubernur Kepri HM Sani maupun anggota DPR RI utusan Kepri telah menemui Menteri Perdagangan. Keduanya meminta toleransi pemerintah untuk melonggarkan kran impor khususnya di wilayah Kepri.
"Saya sudah berkali-kali meminta agar kran impor beras dibuka khusus di Kepri. Sebelumnya pun Gubernur Kepri, HM Sani sudah bertemu dengan saya, bahwa daerah Kepri ini bukanlah penghasil pangan dan semua berasal dari luar Kepri," kata anggota Komisi VI DPR RI, Nyat Kadir di Tanjungbalai Karimun, Selasa (28/4).
Nyat Kadir hadir di Bumi Berazam seiring kunjungan kerja Komisi VI DPR RI bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, BUMN, UKM, Koperasi dan Standarisasi Nasional. Rombongan kemudian meninjau lokasi galangan kapal PT Saipem, dan PT Oil Tangking.
Menurut mantan Wali Kota Batam ini, solusi yang paling tepat adalah bagaimana sistem pengelolaannya tidak diserahkan kepada swasta. Melainkan harus ditangani langsung oleh pemerintah, yaitu Badan Urusan Logistik (Bulog) Kepri menggunakan sistem terbatas sesuai kebutuhan agar tidak merembes.
BACA JUGA: Dor! Eksekusi 9 Terpidana Mati Digelar Serentak
"Ingat bukan beras saja ya. Gula juga sangat diperlukan, apabila tidak cepat diatasi dampaknya bisa Anda rasakan, semua naik harganya. Jadi siapa yang dirugikan, masyarakat juga kan," tanyanya.
Lanjutnya, langkah Kemendag untuk menghentikan aksi-aksi penyelundupan beras impor dengan cara mengeluarkan kebijakan larangan impor beras, dinilai tidak efektif, dan belum signifikan.
BACA JUGA: Terpidana Ini Minta Ditembak Mati dengan Posisi Duduk
Sedangkan, aparat keamanan yang bertugas mengawasi masuknya beras impor, belum berhasil maksimal. Karena keterbatasan jumlah pengamanan yang tidak sebanding dengan wilayah Kepri.
"Saya kan langsung tanya kepada para pedagang di Batam, nyatanya mereka masih bisa jual beras impor. Nah ini bukti bahwa, pelarangan tersebut tidak berpengaruh. Lebih baik dibuka saja kran impor beras dan nanti dikelola secara terbatas oleh Bulog Kepri, menurut saya itu lebih baguslah dari pada kucing-kucingan seperti sekarang," tegas Nyat Kadir politisi partai NasDem.
BACA JUGA: Kejagung Bekuk 4 Orang Komplotan Jaksa Gadungan
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel ketika berkunjungan ke Kanwil DJBC Khusus Kepri mengatakan larangan impor beras berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Perihal Kepri yang berada di perbatasan dan bukan daerah penghasil pangan, Gobel melihat itu bukan masalah ketersedian stok beras melainkan masalah pendistribusian.
"Ini bukan masalah ketersedian stok, ini cuma masalah pendistribusian dan akan kami benahi," ujar Gobel seraya kukuh menerapkan larangan impor beras tanpa terkecuali. (tri/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selamat Tinggal Myuran, Selamat Jalan Andrew...
Redaktur : Tim Redaksi