JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan (PDI-P), Aria Bima, mengingatkan pemerintah untuk tidak bersikap arogan dalam merespon reaksi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait keinginan pemerintah menerapkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY oleh DPRD
"Pemerintah jangan arogan
BACA JUGA: RUU Perkim Disahkan, Peran Pemda Ditonjolkan
Yang terbaik itu bersikap akomodatif dalam melihat berbagai reaksi oleh masyarakat Yogyakarta dalam menentang keinginan pemerintah yang akan melaksanakan Pemilukada di Daerah Istimewa Yogayakrta (DIY)," ujar Aria Bima di gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (17/12).Aria Bima mengingatkan agar aksi pengibaran bendera merah putih setengah tiang, pengibaran bendera Keraton Yogyakarta, sidang rakyat Yogyakarta hingga wacana menggelar referendum untuk mentukan sikap warga Yogyakarta, tidak dipandang sebelah mata
BACA JUGA: DPR Reses, Penyampaian Aspirasi DIY Tertunda
Jika Pemerintah Pusat tidak memperbaiki sikapnya, maka selangkah lagi akan terjadi disintegrasi teritorial dan bangsa," tegasnya.Referendum sebagaimana yang pernah terjadi di Timor Timur, kara Arya Bima, tentu akan menjadi opsi terbaik bagi sebuah demokrasi dan perjalanan sejarah serta masa DIY
Namun ini semua, lanjutnya, masih akan tergantung dari pembahasan RUUK Yogyakarta nantinya
BACA JUGA: Tuduhan Gayus Terputus di Haposan
Jika ternyata aspirasi warga Yogyakarta yang menghendaki Sri Sultan ditetapkan sebagai Gubernur DIY diabaikan, warga Yogyakarta akan melakukan resistensi."Apalagi warga sudah mulai membaca pernyataan dari Setgab Partai Koalisi yang akan satu suara dengan pemerintah soal RUUK YogyakartaKemungkinan RUUK Yogyakarta ini akan ditetapkan sesuai keinginan Pemerintah bahwa gebernur DIY dipilih melalui pilkada, bukan penetapan," tegas anggota dewan asal Dapil V Jawa Tengah itu(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD DIY Telah Serahkan Aspirasinya ke DPD
Redaktur : Tim Redaksi