jpnn.com - JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal TNI Dr Moeldoko mengatakan, Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis.
Agar pelaksanaannya berjalan secara baik, Panglima TNI menyebut ada tiga hal tugas kesiapan TNI dalam Pemilu 2014 yaitu, memberikan bantuan pengiriman logistik, pengamanan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, serta netralitas TNI.
BACA JUGA: Kotak Suara Sudah Disegel, Dibuka Ternyata Kosong
Hal tersebut dikatakan Jenderal Moeldoko saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pemilu tahun 2104 di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Selasa, (11/2).
Selain menyebut tiga hal kesiapan TNI dalam Pemilu 2014, Jenderal Moeldoko juga meminta Pusat Pengendali Krisis (Pusdalsis) di setiap daerah dibentuk lagi.
BACA JUGA: Panwaslu- KPU Kewalahan Menghadapi Caleg
"Sistem tersebut dapat membuat penegak hukum lebih cepat mengantisipasi adanya potensi kerusuhan, terutama berkaitan Pemilu 2014," sarannya.
Demikian juga halnya dengan berbagai perkembangan yang terjadi di daerah akan terus dievaluasi di Pusdalsis.
BACA JUGA: KPU Libatkan Polri Awasi Pemilu di Luar Negeri
"Apakah masuk kategori hijau, kuning atau merah," tegasnya, sembari menambahkan anggota tetap Pusdalsis adalah Kapolda dan Pangdam di bawah koordinator gubernur.
Dalam pelaksananya lanjut Moeldoko, Puldasis dibantu penegak hukum lain, menganalisa apa yang harus diperbuat terhadap gejolak masyarakat yang timbul.
"Pusdalsis ini membuat koordinasi bantuan dari TNI dan Polri akan lebih terencana. Harapannya, berbagai kesulitan yang dihadapi pemerintah daerah bisa semakin diperkecil," ujar dia.
Di akhir pengarahannya, Panglima TNI berharap agar seluruh komponen bangsa dan rakyat Indonesia untuk berkomitmen bersama, bersatu padu serta bahu-membahu dalam menyukseskan Pemilu mendatang.
"Hindari permasalahan yang sama seperti pada Pemilu sebelumnya, khususnya terkait pendistribusian logistik Pemilu. Pesta demokrasi di Indonesia sebagai contoh dunia internasional bahwa Indonesia dapat menjalankan pesta demokrasi dengan tertib dan lancar," imbuhnya.
Rakornas dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wapres Budiono, segenap Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, dihadiri seluruh pejabat Pemerintah Pusat dan daerah serta para Kapolda dan Pangdam seluruh Indonesia. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenhut Belum Laporkan Data Bansos
Redaktur : Tim Redaksi