JAKARTA – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Pemilu, Taufiq Hidayat, meminta perdebatan mengenai angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu, sebaiknya tidak lagi ditonjolkan.
Menurut Taufiq Hidayat, ketentuan mengenai ambang batas bukanlah prioritas dalam RUU Pemilu, karena proses revisi lebih mengedepankan perbaikan secara menyeluruh regulasi pemilu tersebut.
“Seolah-olah revisi UU Pemilu disempitkan hanya pada persoalan parliamentary threshold (PT)Beban revisi itu jauh lebih luas dari itu,” kata Taufiq Hidayat ketika dihubungi, Selasa (1/11).
Menurut dia, polemik tentang angka ambang batas, telah mendegradasi upaya-upaya penyempurnaan yang ditempuh Pansus RUU Pemilu.
“Momentum perubahan ini akan ditujukan sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas pemilu
BACA JUGA: Kubu Amelia: Fatwa MA Tak Bisa Alihkan Hak
Polemik ini muncul karena parpol tertentu yang merasa bahwa persoalannya hanya di situ (PT),” imbuhnya.Politikus Partai Golkar ini menyebut, perubahan yang dilakukan dalam RUU Pemilu melingkupi segala hal yang menjadi evaluasi praktek pemilu terakhir
BACA JUGA: Royalti Kecil, Kekayaan Diangkut Freeport
Beberapa substansi penting yang akan diperbaiki diantaranya tentang penegakan hukum pemilu, affirmasi terhadap perempuan, kampanye, survey, sistem pemilu, DPT, ataupun daerah pemilihan.“Juga soal penghitungan suara yang pada pemilu lalu menjadi salah satu sumber kekacauan
Saat ini, perdebatan mengenai ambang batas dalam RUU Pemilu kembali terangkat paska pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang salah satu isinya menyatakan ambang batas empat persen.
Partai-partai mempertahankan argumennya masing-masing terkait pasal tersebut
BACA JUGA: Golkar Kukuh Ingin PT 5 Persen
Perdebatan itu juga sampai mencetuskan wacana membentuk poros tengah yang berisi parpol menengah dan kecil untuk memperjuangkan ambang batas tiga persen(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Priyo Anggap Uang Pengamanan Freeport Bukan Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi