JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengkritik adanya uang pengamanan PT Freeport yang mengalir ke PolriIa menegaskan bahwa tidak elok sebenarnya pemerintah menerima uang dari Freeport senilai USD 14 juta.
"Tidak elok dan kurang elok kalau menerima dana itu," ujar Priyo, kepada pers, Selasa (1/11), di Jakarta.
Menurut Priyo, kasus Freeport merupakan kejadian yang sudah lama dan baru disadari pada akhir-akhir ini
BACA JUGA: PKS Fokus Inventarisasi Masalah Revisi UU Pemilu
Dia juga melihat klarifikasi yang diberikan oleh Kapolri Jendral Timur Pradopo, sudah sangat baikBACA JUGA: PAN Tak akan Langgar Ketentuan PAW
"Sehingga saya mengapresiasi dan menghargai ikhtiar Kapolri
Politisi Partai Golkar mengatakan meski dana itu bersifat membantu pengamanan, tapi dari penjelasan yang diterimanya sejak kasus itu mencuat, mekanismenya ternyata melewati pemerintah terlebih dahulu
BACA JUGA: Jadwal PSU Buton Kabur, KPU Sultra Disalahkan
"Setelah itu baru turun ke polri," katanya lagi.Menurut Priyo, kadangkala gubernur dan bupati juga menyisihkan dana dari APBD untuk kepentingan pengamananMengingat, dana yang dimiliki polri sangat terbatas karena APBN tidak menganggarkan khusus untuk hal semacam itu.
"Saya kira tidak perlu dipermasalahkanTapi kritik dan masukan publik, saya minta diwanti-wanti untuk ke depan lebih baik," katanyaNamun, kata dia, kalau untuk Freeport agak aneh, mengingat perusahaan itu bukan institusi pemerintah.
"Freeport lebih merupakan perusahaan raksasa tingkat dunia milik asingSehingga ada dimensi politik yang sensitifLangkah kapolri koreksi kembali, itu baik baikTapi ke depannya tidak elok dan kurang elok kalau harus menerima dari Freeport," tegasnya.
Lebih jauh menurut Priyo, dana yang diberikan freeport itu bukan tergolong gratifikasi atau korupsi"Itu menurut saya," tegas Priyo(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terbit Fatwa MA, Konflik Internal PPRN Dianggap Selesai
Redaktur : Tim Redaksi