Pansus Mestinya Sasar Pemerintah, Bukan KPU

Selasa, 19 Agustus 2014 – 16:56 WIB
Ray Rangkuti. Foto: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai polemik terkait Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Pemilu Presiden 2014 merupakan salah pemerintah.

Menurutnya, masalah ini tidak akan muncul jika saja program e-KTP berjalan dengan semestinya.

BACA JUGA: Anggap Pengadaan 100 ATM Bank DKI hanya Kasus Perdata

Ray mengatakan, jika e-KTP digunakan dalam pemilu, maka tidak mungkin ada warga yang bisa mencoblos di dua TPS berbeda.

"E-KTP kan harusnya sudah online seluruh Indonesia. Jadi warga tinggal datang ke TPS, tidak perlu undangan tinggal diverifikasi KTP-nya dan dia tidak mungkin bisa milih lagi di mana pun juga," papar Ray dalam sebuah diskusi di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/8).

BACA JUGA: KPK Tindaklanjuti Aset Nazaruddin yang Berpindah Tangan

Ray juga menyalahkan pemerintah terkait kualitas data pemilih secara keseluruhan. Ia berpendapat banyaknya data invalid seperti kesalahan nama, alamat atau masih terdaftarnya warga yang sudah meninggal dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak lepas dari buruknya data kependudukan pemerintah.

Menurut Ray, memastikan data kependudukan seorang warga valid atau tidak adalah tanggung jawab penuh pemerintah. Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara seharusnya hanya bertugas memastikan warga tersebut memiliki hak pilih.

BACA JUGA: Perkuat Kemenangan Jokowi-JK, Serahkan Resume 54 Halaman ke MK

"Kerja KPU seharusnya cuma memastikan apakah warga ini sudah 17 tahun atau sudah menikah apa belum, anggota TNI Polri aktif atau bukan. Kalau sudah memenuhi syarat itu tinggal dimasukan dalam DPT," ujarnya.

Pria yang belakangan selalu tampil mengenakan peci ini juga sempat menyinggung rencana DPR membentuk Pansus Pilpres. Ray menilai DPR seharusnya membentuk juga Pansus Daftar Pemilih untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.

"Kalau mau bentuk Pansus harusnya panggil Mendagri tanya soal e-KTP," pungkasnya. (dil/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ikatan Alumni Lemhanas 49 Dukung Ide Jokowi soal Tol Laut


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler