jpnn.com - JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo yang akan dibentuk DPR tidak hanya untuk mengungkap berbagai kejanggalan dalam kasus dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok hingga mobile crane yang sedang ditangani Bareskrim Mabes Polri.
Jauh dibalik kasus-kasus itu, Pansus menginginkan Polri bekerja secara independen dan mandiri dalam menguak berbagai kasus dugaan korupsi di internal pemerintah. Artinya tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun.
BACA JUGA: Tips mudah mengatasi stress
“Kami ingin kepolisian ini independen, mandiri,” kata Anggota Komisi III DPR, Adis Kadir di Jakarta, Jumat (11/9).
Proses pembentukan Pansus sendiri, menurut Adies sudah pada tahap penyusulan surat kepada pimpinan DPR. Pansus ini nantinya akan diisi lintas komisi di DPR, yakni Komisi III, V dan VI.
BACA JUGA: Kejagung tak Hadir, Sidang Praperadilan VSI Ditunda Pekan Depan
Nah, Pansus ini diharapkan mampu memberikan dukungan kepada Polri yang menyamai kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
“Kami mendukung keinginan kepolisian agar menyamai kinerja KPK. Kalau sudah bisa terjadi seperti ini, maka KPK yang ad hoc, berarti bisalah KPK ini tidak diperlukan lagi kalau Polri dan Kejagung sudah menunjukan kinerja baik,” ujarnya.
BACA JUGA: Wanita Bekerja di Kantor Male Oriented Lebih Sering Stress
Tanda-tanda peningkatan kinerja Polri menurutnya sudah jelas terlihat sejak Bareskrim dipimpin Komjen Pol Budi Waseso. Sejumlah kasus korupsi besar sudah didata untuk dikuak.
Salah satunya di tubuh Pelindo II. Namun ada kesan laju Bareskrim dipotong dengan mendepak Budi Waseso dari Bareskrim.
“Ini kan tanda-tandanya sudah dimulai. Begitu tanda-tanda yang baik itu dimulai langsung dipotong,” pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... IPW Berharap Elit Polri Tidak Omong Doang
Redaktur : Tim Redaksi