JAKARTA - Massa dari Persatuan Perangkat Desa Nusantara (Parade Nusantara) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (11/11)Aksi ini dalam rangka penggalangan dana untuk korban bencana alam di tanah air
BACA JUGA: Kepala Daerah Harus jadi Manajer Profesional
Hanya saja, aksi juga meneriakkan tuntutan alokasi dana desa 10 persen dari APBN. Delegasi Parade Nusantara yang dipimpin ketuanya, Sudir Santosa, diterima sejumlah pejabat dari Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat dan Desa Kemendagri
BACA JUGA: Sekjen DPR Diperiksa KPK Lagi
Dia menyatakan, pihaknya sudah tercapai kesepakatan dengan pihak pemerintah, terkait tuntutan percepatan pembahasan RUU tentang Desa
Terkait dengan penggalangan dana bencana, Sudir menjelaskan, ini juga terkait dengan tuntutan dana desa
BACA JUGA: Soal Formasi Kebutuhan Pegawai, Mangindaan Mengaku Kewalahan
Jika 10 persen dari Rp1 miliar itu disisihkn untuk dana siaga bencana, maka setiap desa punya Rp100 juta untuk dana siaga bencana"Jika terjadi bencana, tak perlu tunggu dana dari pusat," terangnya.Dengan kesepakatan ini, Sudir yakin masalah dana desa itu akan terakomodir dalam UU DesaPasalnya, kata Sudir, pihak DPR sebelumnya sudah menyetujuinya"DPR sudah setuju anggaran Rp1 miliar dan sudah ditandatangani pimpinan DPRYang jadi masalah justru pemerintahSaat pertemun tadi, sudah dealNamanya Dana Pengembangan Kawasan," ungkap Sudir usai pertemuan dengan pejabat Kemendagri.
Dia optimis, jika dana desa itu terealisasi, maka tingkat perekonomian di desa bakal meningkat"Misalnya, ada lima desa, akan mengembangkan ternak sapi, maka di sana akan ada industri pakan ternak," terangnya.
Selama ini, lanjutnya, desa memang mendapat dana"Tapi dana sisa, itu pun sudah dipotong kanan kiri, atas bawahItu dana lewat kabupaten/kota," ujarnya.
Dijelaskan, selama ini jatah DAU yang diterima kabupaten/kota dari pusat, 80 persennya sudah habis untuk belanja pegawai"Sisanya cuman 20 persen, lantas desa dapat apa?," cetusnya.
Kecilnya jatah desa, lanjutnya, tidaklah realistis lantaran 78 persen penduduk ada di desa. "Maka kita tuntut minimal 10 persen untuk desaKalau ada bupati yang tak mendukung itu, ya harus diperiksa ke rumah sakit jiwa," ujar pria yang nada bicaranya blak-blakan ini
Aksi yang digelar di depan gedung Kemendagri berlangsung cukup meriahPasalnya, aksi juga diselingi penampilan reok PonorogoPuluhan polisi menjaga aksi yang berlangsung damai tersebut(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Gagal Manfatkan Kunjungan Obama
Redaktur : Tim Redaksi