jpnn.com - SERANG - Program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Banten belum berjalan ideal. Terlihat dari tunggakan peserta Mandiri yang jumlahnya mencapai ratusan ribu dan 53 ribu warga miskin yang belum terintegrasi dengan program jaminan kesehatan daerah (jamkesda).
Berbagai persoalan itu mengemuka dalam pembahasan rapat koordinasi antara Komisi V DPRD Banten dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten. Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, menerima keluhan terkait tingginya jumlah peserta yang menunggak iuran BPJS Mandiri.
BACA JUGA: Senator Mervin: Segera Atasi Permasalahan KDRT
“Ketika saya ke BPJS Perwakilan Serang, saya mendapati dari 10 juta peserta yang aktif, 514 ribu di antaranya menunggak iuran BPJS. Dari jumlah itu, 503 ribu di antaranya dari peserta bukan penerima upah (mandiri). Itu masalah sebab jika ada tunggakan sebesar itu, bisa membuat BPJS tidak sehat,” ujarnya, Selasa (17/5).
Persoalan lain, kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri ke BPJS masih minim. Kebanyakan warga mendaftar ketika mereka sedang sakit. “Padahal, sangat penting bagi masyarakat untuk mendaftar secara dini, bukan saat sakit. Sebab, ketika warga mendaftar ketika sakit mereka terancam tidak terlayani,” ujar Fitron.
BACA JUGA: Oalah! Penduduk di Daerah Ini Banyak yang Belum Punya e-KTP
Sementara itu, dana program jamkesda senilai Rp 20,3 miliar pada tahun ini baru terserap Rp 63 juta. Penyebabnya, jumlah warga miskin yang terintegrasi program ini baru 743 orang, masih ada 53 ribu orang yang belum terintegrasi. “Ada pula dana program jamkesda yang terserap melalui klaim yang masuk melalui RSUD Banten dan RSU Malingping. Klaim RSUD Banten Rp 3 miliar, RSU Malingping Rp 5,3 miliar,” katanya.
Tingginya klaim dari rumah sakit, lanjut Fitron, lantaran mayoritas warga ingin dirawat di rumah sakit. Imbasnya, jumlah pasien rumah sakit membeludak. “Padahal, ada puskesmas, tapi warga lebih memilih di rumah sakit. Jadinya jumlah pasien membeludak sehingga tidak jarang terjadi kasus pasien tidak kebagian ruangan,” terangnya.
BACA JUGA: Anjing Pelacak Dikerahkan ke Air Terjun Dua Warna
Kepala Dinkes Banten M Yanuar mengatakan, pada dasarnya program BPJS menguntungkan masyarakat. Namun, program ini telah memicu tingginya jumlah pasien di rumah sakit. “Karena masyarakat merasa telah terlindungi, mereka tidak lagi segan dirawat di rumah sakit. Ini membuat ruangan inap penuh, ICU penuh,” terangnya.
Selain itu, kerap muncul persoalan jika peserta BPJS terkesan dibuat bingung saat mengurus administrasi. “Karena membeludak, peserta BPJS banyak yang merasa diping pong,” ujarnya.
Terkait hal ini, pihaknya perlu meningkatkan sosialisasi tentang program-program BPJS. “Masih banyak warga yang belum tahu, jadinya kebingungan. Tapi, kami akan menggencarkan program BPJS agar masyarakat paham,” katanya.
Terkait serapan anggaran jamkesda yang minim, pihaknya perlu melakukan koordinasi terpadu dengan berbagai pihak. Mulai dari dinas sosial, dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) kabupaten kota, serta dinkes kabupaten kota. “Ini perlu penanganan terpadu,” tuturnya. (quy/alt/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cegah Kerusuhan di Lapas, Yasonna Hanya Minta Ini Dijaga
Redaktur : Tim Redaksi