Parpol Minta Dibiayai Dari APBN

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan sebaiknya pembiayaan partai politik (Parpol) dianggarkan dalam mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Usulan tersebut, menurut Fadli Zon guna memperkecil konflik kepentingan parpol melalui fraksi-fraksinya di DPR.

"Lebih baik dijatahi saja partai politik itu dalam APBN dan setelah dijatahi tak boleh lagi terjadi cawe-cawe (ikut campur) fraksi-fraksi partai politik di DPR dalam menyusun APBN," kata Fadli Zon, saat berdiskusi bertema "Menimbang Usulan Panja Mafia Anggaran DPR", di press room DPR, komplek parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (28/7).

Soal besaran jumlah alokasi dana bagi parpol dari APBN itu lanjutnya, ditentukan oleh besar dan kecil masing-masing anggora fraksi di DPR.

Sepanjang APBN tidak mengalokasikan anggaran untuk parpol secara transparan, lanjutnya, maka praktek mafia anggaran di alat kelengkapan kerja DPR yang diisi oleh kader-kader parpol sulit untuk ditekan karena pergerakan yang dilakukan sudah menggunakan cara-cara mafia.

"Yang namanya kerja mafia itu memang tidak bisa terdeteksi kecuali ada diantara mata-rantainya yang secara kebetulan tertangkap tangan sebagaimana yang terjadi dengan kasus Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram dalam kasus Wisma Atlet Jakabaring untuk SEA Games XXVI di Kota Palembang," ungkap Fadli.

Dalam kasus Wafid Muharram yang diduga melibatkan elit partai besar di negeri ini terlihat betul adanya praktek perburuan rente yang hendak menyunat anggaran untuk pembangunan Wisma Atlit

BACA JUGA: Ketua DPC Bantah Terima Suap dari Anas

"Yang diburu itu jelas yakni APBN," tegas Fadli.

Pendapat yang sama juga diungkap oleh pengamat anggaran, Ramson SiagianMenurut dia, karena tidak adanya keberpihakan anggaran terhadap partai politik sebagai simbol demokrasi maka APBN menjadi sumber segala sumber dari tindakan korupsi.

"Makanya, pos anggaran politik di APBN pantas untuk diadakan

BACA JUGA: HMI Tolak Pencalonan M Nazar

Kalau tidak maka akan memaksa parpol menyiasasti APBN sebagai sumber utama keuangan partai," kata Ramson.

Terakhir dia mencontohkan bagaimana proses menggelembungan anggaran yang terjadi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) yang diduduki oleh kader partai politikDalam tahun 2005, anggaran Kempora itu hanya 120 miliar rupiah, 2009 menjadi 800 miliar rupiah lalu pada tahun 2010 menjadi 2,393 triliun rupiah.

"Sedangan dalam APBN 2011 disetujui anggaran Kempora sebesar 4 triliun rupiah

BACA JUGA: Ibas: Nazarudin Jangan Hanya Nyanyi di Media

Dana sebannyak itu jelas memberi ruang lebih terbuka bagi sebuah 'permainan'", pungkasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Pilkada Kobar Berlarut, Legislator Prihatin