jpnn.com, JAKARTA - Dinasti politik turut mewarnai pilkada serentak 2018. Baik dalam pemilihan gubernur (pilgub) maupun pemilihan bupati/wali kota.
Tidak berlebihan jika Bawaslu memasukkan pilkada dengan dinasti politik pada tingkat kerawanan yang lebih tinggi karena punya akses lebih terhadap kekuasaan. KPK pun memberikan atensi lebih.
BACA JUGA: Regenerasi Politik Daerah Terhambat Politik Dinasti
Beberapa pilkada yang akan melahirkan dinasti politik adalah pilgub Sumatera Selatan (Sumsel).
Dodi Reza Alex Noerdin yang maju sebagai calon gubernur (cagub) merupakan putra Gubernur Sumsel Alex Noerdin.
BACA JUGA: Dinasti Politik Membangun Keterbelakangan Demokrasi
Lalu, Karolin Margret Natasa yang menjadi cagub Kalimantan Barat adalah putri gubernur petahana Cornelis.
Ichsan Yasin Limpo yang menjadi cagub Sulawesi Selatan merupakan adik gubernur petahana Syahrul Yasin Limpo.
BACA JUGA: Punya Suami Sakti, Tak Pernah Muncul pun Bisa Menang Pemilu
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyatakan, maraknya dinasti politik tidak terlepas dari kultur feodalisme yang masih melekat di Indonesia.
Masih ada segelintir orang yang ingin terus menancapkan kekuasaan di lingkaran kerabatnya.
Hal tersebut kemudian mendapat legitimasi secara kuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut upaya UU Pilkada mengeliminasi hal itu pada 2015.
"Praktik yang sudah lama, tapi putusan MK melanggengkan itu," jelasnya saat dihubungi tadi malam.
Para petahana yang menjabat kerap memiliki jejaring kekuasaan yang dalam pada struktur partai politik di wilayahnya.
Akibatnya, di tengah proses kaderisasi partai yang stagnan, memasukkan anak atau kerabat untuk dicalonkan dalam kontestasi bukanlah hal yang susah.
"Kasus di Sulsel, maju dari jalur perseorangan karena elite (koalisi) terpecah saja. Tapi, partai petahana tetap memberikan dukungan."
Sementara itu, anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, daerah dengan dinasti politik akan mendapat perhatian lebih.
Bahkan, dalam perumusan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 yang disusun Bawaslu, dinasti politik menjadi salah satu variabel dalam menentukan kerawanan potensi penyelewengan dalam pilkada.
"Ini akan kami beri perhatian lebih," tegasnya tadi malam.
Afif menambahkan, politik dinasti bisa memunculkan kerawanan lain. Misalnya, potensi korupsi atau penggunaan dana kampanye berlebihan.
"Karena putarannya hanya di kelompok dinasti keluarganya," kata Afif. (far/c5/ang/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh! Jelang Pilkada, Pak Bupati Sibuk Kampanyekan Istri
Redaktur & Reporter : Natalia