JAKARTA - Politisi Partai Amanat NAsional (PAN) yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar, merasa difitnah oleh Gerakan Masyarakat untuk Pendidikan Politik, Hukum, dan HAM (Gempita) terkait tuduhan korupsi pada tender proyek pengadaan barang dan jasa di Kementerian Hukum dan HAMPatrialis menganggap fitnah itu merupakan upaya untuk menggoyangnya dari kursi menteri
BACA JUGA: Polri SP3-kan Kasus Penghapusan Ayat Tembakau
“Banyak yang memfitnah saya menjelang satu tahun evaluasi kinerja pemerintahan
BACA JUGA: Tanpa Ketuanya, BK DPR Tetap ke Yunani
Apa yang dituduhkan kepada saya itu tidak benar sama sekali,” tegas Patrialis Akbar, di Jakarta, Selasa (19/10).Sebelumnya, siang tadi Gempita melakukan aksi demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
BACA JUGA: Kemenkes Revisi Peraturan Kadar Nipagin Mie Instan
Tak hanya itu, Gempita mendesak Patrialis dicopot dari jabatan Menhukham karena berkinerja buruk.Gempita juga menuding Patrialis bermain dengan dua anggota DPR RI dari Komisi III, yaitu Setya Novanto dan Azis Syamsuddin (Wakil Ketua Komisi III) untuk memenangkan tender proyek barang dan jasa periode 2010, khususnya pengadaan Certificate Of Authority dan Key Management System yang dimenangkan PT Systecco.
Bahkan Gempita menuduh Patrialis telah menerima gratifikasi dari perusahaan tersebut melalui Setya Novanto dan Azis Syamsuddin"Periksa saja rekening Patrialis Akbar," kata Ketua Gempita Adam Rumbaru, saat berdemo.
Namun menurut Patrialis, dirinya bukan pertama kali menerima fitnah yang dilancarkan Gempita“Sudah sering saya difitnah begini, terutama menjelang evaluasi kinerja satu tahun pemerintahanAlhamdulillah, yang dituduhkan itu tidak benar sama sekali,” ujar Patrialis.
Patrialis menduga, pihak yang melancarkan fitnah terhadap dirinya itu adalah orang-orang yang mungkin kalah dalam tender dan sakit hati karena tidak mendapat fasilitas pelayanan dari dirinya selama menjadi menteri“Selama ini mereka mungkin mendapat fasilitas, tapi sekarang tidak mereka terima lagiAtau kemungkinan orang yang sudah kebelet ingin menjadi Menteri Hukum dan HAM,” tegas Patrialis.
Sebab, kata Patrialis, selama dirinya menjadi menteri selama setahun ini, semua tender di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus sesuai prosedur dan aturan yang berlaku“Saya selalu menginstruksi kepada seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk tidak melakukan korupsi, mark up dan mengurangi kualitas barang,” kata Patrialis.
Apalagi, kata Patrailis, perusahaan tersebut dikait-kaitkan dengan anggota Komisi III DPR Setya Novanto dan Azis Syamsuddin“Semakin jauh panggang dari api,” tegas politisi yang gagal memenangi Pemilihan Umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2009 dari Daerah Pemilihan Sumatra Barat.
Patrialis juga mengaku siap jika rekeningnya diperiksa sesuai permintaan Gempita“Sangat siap rekening saya diperiksaSilakan saja periksa rekening saya, apa betul ada uang yang masuk dari perusahaan itu melalui Setya Novanto dan Azis?” tantang Patrialis Akbar.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin yang namanya disebut-sebut bermain mata dengan Patrialis dalam tender proyek pengadaan Certificate Of Authority dan Key Management System tidak banyak menanggapinya“Itu resiko jabatanSabar saja, yang emas itu emas,” kata Azis.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK: Infonya, Oknum BPK Sering Terima Suap
Redaktur : Tim Redaksi