PB HMI Ajak Semua Pihak Waspadai Keberadaan LSM Asing di Indonesia

Kamis, 01 Agustus 2024 – 20:45 WIB
Sekretaris Jenderal PB HM Muh. Jusrianto saat bertemu dengan Plh Direktur Ormas Kemendagri Abdul Gafur, menyerahkan draf persoalan terkait keberadaan LSM asing di Indonesia. Foto: PB HMI.

jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyerahkan draf persoalan terkait keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing di Indonesia ke pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Draf diserahkan Sekretaris Jenderal PB HM Muh. Jusrianto saat bertemu dengan Plh Direktur Ormas Kemendagri Abdul Gafur, belum lama ini.

BACA JUGA: Daftar Nama 20 Besar Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Nasional 2024

Dalam draf yang diserahkan PB HMI mengajak semua pihak mewaspadai gerakan LSM asing yang bertujuan memperlemah Indonesia.

Jusrianto mencontohkan gerakan LSM asing ternama yang selama ini aktif bergerak di bidang lingkungan hidup.

BACA JUGA: Lomba Pidato Bahasa Inggris 2024 Tingkat Nasional Masuk Babak 60 Besar

PB HMI menduga gerakan mereka berkedok lingkungan hidup banyak kontra terhadap kepentingan nasional.

“Kampanye negatif yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang bebas kepentingan, melainkan terikat pada kepentingan politik bisnis global," ujar Jusrianto dalam keterangannya, Kamis (1/8).

BACA JUGA: Bappenas Berkomitmen Pertahankan Kualitas Lingkungan dengan Keanekaragaman Hayati

Dia menyebut misalnya terkait penanaman sawit, kelompok tertentu kerap mengampanyekan hal negatif dan itu dilakukan secara sistematis.

Kampanye negatif diduga didasari motif bisnis asing yang tidak ingin produsen sawit Indonesia bersaing di pasar global.

"Ini sangat mudah dipahami menimbang pesatnya perkembangan industri minyak sawit di Indonesia dianggap sebagai kompetitor berbahaya bagi bisnis minyak jagung, minyak kedelai dan minyak nabati lain yang diproduksi negara–negara maju,” ucapnya.

PB HMI menilai negara maju memanfaatkan LSM tertentu sebagai tukang gebuk melalui kampanye hitam.

Alasannya, minyak sawit merupakan komoditas paling produktif dan dicari di banyak negara dengan produksi mencapai 40 persen.

Disusul minyak kedelai 29 persen, minyak Rapeseed 11 persen serta minyak bunga matahari, dan lainnya yang tidak mencapai 10 persen.

Dari data tersebut tidak menampik bahwa aksi-aksi kampanye lingkungan yang dilakukan LSM tertentu dengan target khusus menyerang kelapa sawit Indonesia, merupakan sesuatu yang sangat tendensius dan bermuatan kepentingan politik asing.

"PB HMI meminta pemerintah mengambil langkah-langkah tegas, termasuk memblokir seluruh rekening yang dimiliki LSM dimaksud," ucapnya.

Jusrianto menilai pemblokiran penting guna mengungkap asal muasal dana yang selama ini digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan kampanye dan aksi-aksi lainnya.

Jusrianto lebih lanjut menilai LSM asing dimaksud diduga memainkan peran khusus melemahkan sendi-sendi utama perekonomian dan bisnis dalam negeri.

Isu lingkungan yang digaungkan hanya tameng menarik simpati publik. Terlebih, isu lingkungan merupakan isu seksi yang mendapat atensi khusus dalam dunia internasional.

"Jadi, siapapun yang menyuarakan isu tersebut sudah pasti mendapat dukungan dari masyarakat global," katanya.

Sementara itu Ketua Bidang Politik dan Demokrasi PB HMI Bambang Irawan mengatakan sudah menjadi pemahaman umum kepentingan politik global berkaitan erat dengan persaingan bisnis global.

Karena itu narasi besar yang digaungkan LSM dimaksud tak lain merupakan bagian dari agenda setting global yang ingin mematikan potensi bisnis dan komoditas unggulan negara-negara berkembang, dalam hal ini Indonesia dengan kelapa sawitnya.

"Perlu dipahami bahwa tidak ada makan siang gratis. Kalimat satire tersebut dimaksudkan terkait dengan keberadaan LSM ini di Indonesia dan apa yang dibelanya," ucapnya.

Sebagai antisipasi, PB HMI meminta semua pihak mewaspadai ancaman LSM asing terhadap ketahanan nasional Indonesia.

Beberapa jalan keluar yang ditawarkan meliputi, perlunya meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi kegiatan LSM asing di Indonesia.

Kedua, mendorong agar perlu adanya kerja sama lebih erat antara pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi kegiatan LSM asing.

Kemudian, meminta pemerintah bersikap tegas terhadap LSM asing ternama yang bergerak di bidang lingkungan, seperti memblokir dana dan mengevaluasi keberadaannya. (gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Peringati Hari LH Sedunia 2024, KLHK Membahas Dampak Urban Heat Island Bersama ITS


Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler