JAKARTA - Ketua Umum Tanfidziyah PB NU Said Aqil Siradj tetap pada pendirian bahwa pemerintahan SBY-Boediono harus tetap bertahan hingga 2014Hal tersebut sebagai penegasan kesepakatan 12 ormas Islam, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang sempat disampaikan langsung pada Presiden SBY, beberapa waktu lalu.
Pendirian PB NU, menurut dia, tidak berubah meski Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sudah menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut dalam barisan 12 ormas Islam tersebut
BACA JUGA: Mahfud: KPK Lebih Kredibel Daripada DPR
"Silahkan kalau Pak Din kemudian membantahnya, tapi yang jelas saat itu ada salah satu ketua lembaga (PP Muhammadiyah) ikut serta," kata Said Aqil, saat dihubungi, kemarin (31/7)Dia menyatakan, bantahan Din Syamsuddin tersebut biarlah menjadi urusan internal Muhammadiyah
BACA JUGA: Puasa Serentak, Menag Berharap Lebaran Kompak
"Silahkan, silahkan saja, kami menghormatinya," imbuhnyaMenurut Said Aqil, komitmen mempertahankan pemerintahan hingga 2014, adalah upaya NU dan ormas lain untuk menegakkan konstitusi
BACA JUGA: Banyak Catatan, Moratorium Tetap Berjalan
Yaitu, bahwa pemerintahan adalah berlangsung selama lima tahun"Tidak boleh ada upaya pelengseran demi menjamin tegaknya konstitusi," tandas alumni Universitas Ummul Quro, Makkah, tersebutKecuali, lanjut dia, pemerintahan telah terbukti melakukan pelanggaran konstitusi"Kalau sudah seperti itu, ya tentu kami juga akan lengserkan pemerintah di tengah jalan," imbuh Said Aqil
Dia menyatakan, kalau pihaknya tidak ingin sejarah seperti saat pelengseran Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terulang lagi di Indonesia"Itu pengalaman sejarah yang sangat pahit, cukup sampai di situKarenanya, perlu komitmen bersama untuk menjaga tegaknya konstitusi ini," katanya.
Said juga menambahkan, bahwa jaminan yang diberikan pihaknya bukan untuk menyelamatkan SBY sebagai pribadi"Sekali lagi, kami bicara konstitusi, bukan pribadi terhadap pribadi," tandasnya, kembali
Sebagaimana diberitakan, pada 25 Juli 2011, barisan yang mengatasnamakan 12 ormas Islam, termasuk Muhammadiyah, bertemu dengan Presiden SBY, di kantor presidenPada pertemuan yang juga dihadiri Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj itu, mereka menyatakan penolakan terhadap segala upaya pemakzulan terhadap presiden.
Atas hal tersebut, Din Syamsuddin tegas membantah keikutsertaan sekaligus keterikatan Muhammadiyah dengan gerakan 12 ormas tersebutDin mengaku, ketika itu, dirinya tengah berada di MakkahTepatnya, sedang umrah usai menghadiri konferensi Liga Islam Sedunia
Dia membenarkan memang ada anggota Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah dalam rombongan 12 ormas ituTapi, kader Muhammadiyah ini awalnya memahami bahwa pertemuan dengan SBY itu atas nama lembaga persahabatan Indonesia-LibyaDin pun merasa pertemuan itu telah dimanfaatkan untuk kepentingan lain(dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Yakin Nazaruddin Pulang Pekan Ini
Redaktur : Tim Redaksi