JAKARTA - Usul dana aspirasi yang disampaikan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memunculkan beragam reaksi dari DPRPDI Perjuangan salah satu yang menganggap usul itu terlambat disampaikan
BACA JUGA: Penurunan Biaya Haji Belum Masuk Akal
Menurut Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung, kontroversi dana aspirasi yang pernah diusulkan Fraksi Partai Golkar tersebut sebenarnya berakhir sejak hasil akhir Badan Anggaran DPR yang hanya menjadikan itu sebagai catatanPramono menambahkan, pembahasan RAPBN 2011 akan dimulai Juli ini
BACA JUGA: Ketimbang Dana Aspirasi, Mendingan Program Disinkronisasi
Sedangkan finalisasinya bakal dilakukan 16 Agustus mendatangBACA JUGA: Saksi Fokus ke Soal Massa Bayaran
Meski demikian, Pramono menyatakan bahwa DPR yang mempunyai fungsi anggaran akan tetap menerima usul tersebut untuk dijadikan pertimbanganSesuai ketentuan, DPD berhak memberikan pertimbangan dalam pembahasan anggaran antara DPR dan pemerintah"Kalau ada tambahan baru dari DPD, ya tentu DPR tetap akan menyampaikan ke menteri," imbuh mantan Sekjen PDIP itu.Namun, Pramono tetap mengingatkan, usul tersebut rawan penyalahgunaanAnggota dewan bisa terseret ke ranah hukum jika tidak hati-hatiDia lantas menunjuk sejumlah kasus yang menjerat anggota DPRD di berbagai daerah"Saya khawatir kalau tidak ada landasan hukum kuat akan rawan persoalanApa lagi kalau tidak jelas kontrol dan transparansinyaBisa diaudit atau tidakDi level bawah, untuk menyerap dana ini tidak gampang," paparnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyambut gembira usul DPD tersebutMenurut dia, usul itu mengukuhkan usul fraksinya atas wacana dana aspirasi selama ini"Sekarang ada instrumen DPDJadi, kami akan lebih percaya diri untuk berusaha mengegolkan usul ini," tegasnya.Meski demikian, dia menambahkan, pihaknya masih dalam posisi menunggu respons presiden dalam penyampaian nota keuangan RAPBN 2011 pada 16 Agustus nanti"Kami menunggu ada atau tidak sinyal positifnyaKalau sinyalnya bagus, tentu akan kami tindak lanjuti," imbuhnya.
Secara terpisah, PKS menilai berkembangnya kembali wacana dana aspirasi Rp 15 miliar masih memerlukan pengkajian lebih lanjutWasekjen DPP PKS Mahfudz Siddik menyatakan, harus ada evaluasi ulang terhadap sistem perencanaan pembangunan dan penyusunan anggarannya"Agar alokasi anggaran yg dikelola pusat makin ditarik ke daerah tingkat II sesuai dengan kebijakan otda (otonomi daerah)," kata Mahfudz.
Meski begitu, evaluasi ulang untuk sistem yang dimaksud kecil kemungkinan segera terealisasiItu terjadi karena? untuk 2011 pemerintah dan DPR?masih sepakat menggunakan sistem yang ada
Jika diterapkan, usul DPR dan DPD itu berpotensi menciptakan kekacauan sistem perencanaan pembangunan dan memperbesar potensi penyimpangan anggaranDPD, misalnya, mengusulkan ada dana tambahan yang diambil dari 30 persen dana dekonsentrasi"Pemerintah dan DPR harus melakukan terobosan bersama sebelum presiden menyampaikan pengantar nota APBN 2011 pada Agustus mendatang," jelasnya(dyn/bay/c4)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perdebatan Alot Soal Pemberhentian Tidak Terhormat
Redaktur : Tim Redaksi