BACA JUGA: Ketimbang Dana Aspirasi, Mendingan Program Disinkronisasi
“Selama ini banyak biaya penyelenggaraan haji dibebankan seluruhnya pada jamaahMenurutnya, dengan mempertimbangkan jumlah jamaah haji yang kian tahun kian meningkat, seharusnya pemerintah bisa lebih menekan lagi penurunan lebih dari sekedar 5 persen
BACA JUGA: Saksi Fokus ke Soal Massa Bayaran
Politisi Partai Demokrat ini mengklaim memiliki banyak temuan dimana seharusnya biaya haji bisa lebih diefektifkan, sehingga bisa lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat.Terkait temuannya ini, Gambiro mencontohkan, taruhlah menyangkut dana Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang merupakan upaya peningkatan pelayanan haji dengan membangun suatu sistem pelayanan secara online dan real time antara Bank Penyelenggara Penerima Setoran ONH, Kanwil Kementerian Agama di 27 provinsi dengan Pusat Komputer Kementerian Agama dan dana panitia penyelenggara haji
BACA JUGA: Perdebatan Alot Soal Pemberhentian Tidak Terhormat
Padahal seharusnya menjadi domain pemerintah melalui APBN.“Kita menerima alasan bahwa pemerintah tidak memiliki anggaran untuk itu, namun kan tidak masuk akal juga kalau semua biaya seperti itu 100 persen dibebankan kepada jamaah,” urainya.
Pada bagian lain, sebagai negara yang selalu mengirimkan jamaah haji terbesar, Indonesia menurut Radityo sudah semestinya mendapatpelayanan terbaik dari pemerintah Arab Saudi. Alasannya jelas, secara investasi, jamaah haji Indonesia paling banyak memberikan income bagi perekonomian merekaNamun faktanya, dari segi pemondokan saja, jamaah haji Indonesia selalu mendapat yang tidak lebih baik dari jamaah asal Singapura atau Malaysia, yang hanya seper sekian persen jumlahnya dari jamaah haji Indonesia.
“Kalau menggunakan prinsip berdagang, orang yang membeli dalam partai besar, seharusnya kan mendapatkan layanan yang memuaskan atau paling tidak mendapatkan keistimewaan dibandingkan dengan pembeli lainnya
Tapi nyatanya Indonesia yang mengirimkan jamaah paling banyak dengan biaya paling besar diantara negara lainnya, justru layanannya paling memprihatinkan,” terangnyaHal senada juga diungkapkan anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Hanura, Abdilla Fauzi AchmadDia bahkan berpendapat, selama ini penyelenggaraan haji di Indonesia selalu menjadi seperti mainan Departemen Agama dan jajarannyaBanyak hal yang semestinya bisa lebih mudah tetapi justru dipersulit.
“Masalah klasik yang dihadapi oleh hampir semua bidang kegiatan di Indonesia umumnya terbentur oleh kesulitan danaNamun tidak dengan penyelenggaraan haji IndonesiaSoal dana tidak ada masalah, tapi anehnya tiap tahun selalu menyisakan masalahPengurusan haji tidak pernah beres,” tegasnya.
Sebagai contoh lagi-lagi Abdilla mengungkap adanya markup dana penyelenggaraan haji di sector penyediaan tiket pesawat untuk panitia haji, dimana yang seharusnya menjadi beban pemerintah tetapi kenyataannya selalu dibebankan kepada jamaah, dengan harga yang juga di-markup.
Dia menyebutkan, pada penyelenggaraan haji tahun 2009 tiket pesawat untuk petugas dianggarkan USD 1773Dalam pelaksanaannya ada sedikitnya 1524 petugas yang diberangkatkanDengan rate Rp 1250 per USD 1, maka anggaran tiket pesawat untuk petugas menjadi Rp 33,7 miliarDan ini seluruhnya menjadi beban jamaah, bukannya APBN atau APBD
Kejanggalan belum selesai sampai disiniPada pelaksanaannya pembayaran tiket bagi petugas haji hanyadibayarkan USD 1300 atau Rp 24,7 miliar sajaDengan kata lain ada perbedaan realisasi pembayaran USD 473 per petugas atau sama sengan Rp 5,9 Juta“Dari hasil hitungan ini saja ada indikasi marukup senilai Rp 9 miliar lebihJadi jamaah itu sudah dibebani masih dibohongi jugaIni kan tidak beres,” pungkasnya(did)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemilukada Surabaya di 5 Kecamatan Diulang
Redaktur : Tim Redaksi