jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menyatakan bahwa partainya menganggap ada menteri-menteri di Kabinet Kerja yang kinerjanya jeblok. Karenanya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga sudah membahas tentang reshuffle kabinet.
"Memang dalam penilaian kami ada menteri yang salah tempat. Beberapa menteri salah tempat sehingga kinerjanya tidak bisa kinclong," kata Hendrawan di pressroom DPR Jakarta, Kamis (30/4).
BACA JUGA: PDIP Dorong Jokowi Secepatnya Rombak Kabinet Kerja
Hendrawan meyakini Presiden joko Widodo tentu akan melakukan evaluasi atas menteri-menteri di Kabinet Kerja. Apalagi, kata Hendrawan, ada menteri yang salah tempat.
Bahkan, sambung guru besar ilmu ekonomi itu, ada menteri yang sepak terjangnya seolah terkendala konflik kepentingan atau terlalu banyak pesan sponsor. Akibatnya, keinginan pemerintahan saat ini untuk mewujudkan Nawacita atau visi Trisakti tidak tercapai.
BACA JUGA: Kubu Agung Dorong KPU Cueki Rekomendasi Panja Pilkada
“Agak gamang kagok. Ada yang bidang ekonomi, ada bidang politik hukum. Nah itu sebabnya kita meminta Pak Jokowi melakukan evaluasi secara komprehensif menyeluruh objektif," ujar Anggota Komisi XI DPR ini.
Hanya saja Hendrawan juga mengatakan, partainya ingin reshuffle itu benar-benar matang. Tujuannya agar tidak terlalu sering terjadi perombakan kabinet di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
BACA JUGA: Akbar Tandjung Dukung Tommy Soeharto
"Tapi tidak bermuatan tendensius. Kan kita ingin reshuffle satu kali, jangan ini reshuffle nanti tahun depan begitu Amerika menaikkan suku bunga, reshuffle lagi," jelasnya.
Yang pasti, lanjut Hendrawan, PDIP sudah membahas soal reshuffle kabinet. “Sudah dibawa dalam rapat DPP. Ya kami membicarakan itu tetapi tidak pakai acara rapat rencana reshuffle. Artinya berbicara kerja kabinet wajar sebagai partai pengusung, pendukung," ujarnya.
Apakah permintaan reshuffle sudah disampaikan langsung ke Jokowi? Menurut Hendrawan, pembicaraan di DPP PDIP memang belum menjadi rumusan sebagai saran. Tapi, dia menilai 6 bulan pemerintahan Jokowi sudah cukup sebagai pertimbangan untuk melakukan reshuffle.
"Sebenarnya enam bulan sudah waktu yang cukup untuk menilai, tapi kadang-kadang begini, seperti dokter kan kadang-kadang butuh second opinion (pendapat lain, red). Tetapi yang jelas (reshuffle) harus tahun ini," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siang Ini KPK Garap Sekjen DPR
Redaktur : Tim Redaksi