PDIP Kutuk Pembantaian Mesuji

JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menegaskan, pihaknya mengutuk keras aksi pembantaian dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oknum perusahaan dan aparat di Mesuji, LampungMenurut, Eva Kusuma Sundari, penjelasan Kapolri dan jajarannya yang sumir saat rapat kerja yang digelar Rabu (14/12) malam dengan Komisi III DPR, menunjukkan bahwa keterlibatan polisi justru memperburuk situasi

BACA JUGA: KPA: Kapolri dan Kapolda Harus Bertanggung Jawab

"Kasus pidana pembunuhan tersebut harus diusut tuntasDan, aparat yang terlibat harus ditindak tegas dan tidak boleh dilindungi," kata Eva, di Jakarta, Kamis (15/12)

BACA JUGA: IPW: Pembantaian Mesuji Sudah Lama Dibiarkan

Selain itu, Eva Kusuma Sundari juga menegaskan bahwa kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) terutama Deputy 5 yaitu bagian penyelesaian sengketa tanah, tidak membaik sehingga kekerasan-kekerasan serupa akan terus bermunculan.

"PDIP menyarankan agar DPR meminta BPK untuk melaksanakan audit kinerja terhadap BPN sebagai dasar pembenahan fundamental di lembaga tersebut," jelasnya.

Menurut dia, tuntutan ini menggenapi temuan audit BPK yang hingga audit terakhir selalu memberikan status disclaimer pada kinerja keuangan BPN.

Anak buah Megawati Soekarnoputri, itu meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi BPN, mengingat  banyaknya pengaduan masyarakat berupa tindak kekerasan yang sebagian besar diakibatkan konflik pertanahan.
 
"Presiden sepatutnya merespon rekomendasi Komisi II DPR RI yang sudah menyurat Presiden agar memberikan perhatian khusus atas kinerja BPN," kata Eva mengingatkan

Di sisi lain, perempuan berkacamata, itu juga menegaskan untuk perbaikan Polri, harus memastikan Mabes Polri  menghentikan tradisi pelayanan masyarakat yang diskriminatif berbasis upah

BACA JUGA: MPR: Kasus Mesuji Banyak Terjadi di Daerah Lain

"Yang sebenarnya mendegradasi martabat dan wibawa Polri," kata Eva. (boy/jpnn

BACA ARTIKEL LAINNYA... LPSK Siap Lindungi Korban Pembantain Mesuji