jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menganggap penghidupan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam amandemen terbatas UUD 1945 bisa membawa kemajuan nasional.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Indonesia adalah negara besar yang diisi pulau-pulau, yang harus dilihat sebagai satu kesatuan konsepsi pembangunan nasional.
BACA JUGA: Saleh: Kembalikan Kewenangan MPR, Hidupkan Kembali GBHN
"Haluan Negara berangkat dari penjabaran ideologi Pancasila, mengabdi pada tujuan bernegara, dan memuat hal yang pokok, berupa guiding principles, misalnya terkait politik pangan, energi, penguasaan teknologi, politik keuangan, politik pertahanan, kepemimpinan Indonesia di dunia internasional," kata Hasto dalam keterangan yang diterima, Selasa (13/8).
BACA JUGA : GBHN Dihidupkan Lagi, Buka Peluang MPR Bisa Makzulkan Presiden
BACA JUGA: Mendagri Setuju GBHN Dihidupkan Kembali
Hasto melanjutkan, GBHN juga mengunci pembangunan dalam 25 tahun sampai seratus tahun ke depan.
Dengan begitu, pembangunan nasional terselenggara secara menyeluruh, bukan hanya di pusat melainkan juga di daerah-daerah.
BACA JUGA: Mendagri Setuju GBHN Dihidupkan Lagi, Ini Alasannya
Lebih lanjut kata Hasto, yang membedakan GBHN dengan Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terletak pada kenyataan bahwa aturan tersebut terpaku pada eksekutif.
Hal itu dikarenakan tugas mencapai tujuan negara hanya tanggung jawab presiden, padahal diperlukan juga gotong royong lembaga negara lainnya.
"Misal Haluan Negara menetapkan Indonesia harus membangun kedaulatan pangan dalam jangka waktu 15 tahun. Maka politik pangan ini menjadi haluan negara, sehingga politik legislasi di DPR harus mendorong peningkatan produktivitas pangan. Di sini melibatkan penelitian di bidang pangan, diversifikasi pangan, sehingga presiden terpilih tahun 2024 pun akan terikat pada haluan negara ini," kata Hasto.
BACA JUGA : Bahan Amandemen UUD 1945 soal GBHN Ditarget Tuntas Tahun Ini
Di samping itu, kata Hasto, seluruh lembaga negara wajib menjadikan Pancasila sebagai dasar dari seluruh kebijakan lembaganya.
Pendeknya, GBHN menjadi pedoman dasar bagi seluruh lembaga negara untuk bergerak pada arah yang sama.
Hasto menyadari, untuk menjalankan agenda politik tersebut diperlukan dialog dengan seluruh pimpinan parpol dan Presiden Joko Widodo guna menyepakati terlebih dahulu bahwa amandemen terbatas hanya terkait dengan GBHN dan tetap dalam bingkai memperkuat sistem presidensial.
Hasto menegaskan presiden dan wakil presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat.
"PDI Perjuangan berharap dengan adanya Haluan Negara tersebut, maka rakyat, dan bangsa Indonesia memiliki arah masa depan bangsa yang akan dijalankan oleh seluruh lembaga negara secara sinergis, dijabarkan dalam overall planning, dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah," jelas Hasto. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lima Bidang Ini Jadi Prioritas PDIP Usai Kongres
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga