PDIP Yakin Golkar-PKS Aman di Koalisi

JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Pramono Anung meyakini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak akan berani mengeluarkan Golkar dan PKS dari koalisiKeyakinannya itu didasari atas alasan Partai Demokrat kesulitan mencari anggota koalisi baru. 

"Kalau saya melihat dan Priyo (Priyo Budi Santoso) tahu itu, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sendiri tidak akan pernah berani mengeluarkan Golkar dan PKS dari koalisi

BACA JUGA: Baasyir: Ahmadiyah Lebih Kejam dari PKI

Kecuali Bu Mega yang bilang ke SBYBaru itu terlaksana," kata Pramono Anung, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (24/2).

Menurut Pramono, keberanian SBY tergantung dari sikap Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri

BACA JUGA: Jangan Terpaku Istilah Gubernur

Kata dia, kalau Mega berubah sikap dan mau bergabung dengan koalisi maka Golkar dan PKS bisa saja dikeluarkan. 

Namun, perubahan sikap Mega sendiri kata mantan Sekjen DPP PDIP tidak akan pernah terjadi"Karena itu, saya sampaikan ke beliau bahwa saya menaruh hormat atas sikap politik Bu Mega yang konsisten itu." katanya

BACA JUGA: Nanan Serahkan Uang Hasil Pernikahan Anaknya

Lebih jauh, Pramono juga mengatakan partai peserta koalisi tenang-tenang saja meskipun dalam pengusulan penggunaan hak angket, Golkar dan PKS kukuhApalagi, kata dia usulan hak angket tidak berdampak pada kedudukan SBY sebagai presiden.

"Bahkan lebih dari itu, seperti ancaman salah satu ormas yang akan menggulingkan Presiden SBY, beliau tenang-tenang sajaMestinya itu kan ditegur sama halnya dengan Menteri Sekretaris Kabinet yang menyerukan boikot terhadap sejumlah media massaSemua tenang-tenang sajaBahkan presiden lebih memilih untuk ke Brunai," katanya

Bagaimana dengan pernyataan sejumlah kader Partai Demokrat yang berulang kali mendengung-dengungkan Golkar dan PKS akan dievaluasi keberadaannya di Setgab? Pramono mengatakan pernyataan itu hanya  bunga-bunga politik yang disampaikan oleh orang-orang yang terbilang secara signifikan tidak berpengaruh terhadap sikap SBY.

"Biasalah, pernyataan bahwa Golkar dan PKS akan ditinjau bahkan akan ditendang dari Setgab, itu hanya bunga-bunga politik karena pernyataan tersebut keluar dari mulut orang yang tidak tokoh central," tegas Pram.

Terakhir, Pramono mengatakan kalau dirinya yang jadi SBY, tentu sepenuhnya hak angket itu didukung dan dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi pemberantasan mafia pajak"Terlebih di tiga setengah tahun masa jabatan presidenSBY mestinya melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa ini," punkasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Harifin: Pengadilan Tak Bisa Memaksa