PDS pun Bisa Tetap Eksis karena Kebhinekaan

Denny Tewu: Ketika Hal Itu Terusik, Semua Elemen Bereaksi

Kamis, 10 Februari 2011 – 19:41 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (PDS), Denny Tewu mengatakan, dengan memiliki Bhinneka Tunggal Ika, di negeri dengan mayoritas penduduk muslim ini, ternyata PDS yang berbasis massa Kristiani bisa eksis dan berkontribusi terhadap Indonesia.

"Bhinneka Tunggal Ika yang digagas oleh Mpu Tantular, telah mengajarkan anak bangsa ini untuk bertoleransi dengan segala keberbedaan yang adaDengan segala keberbedaan itu pula, PDS (yang) berbasis massa Kristiani bisa eksis dan berkontribusi pada bangsa ini," tegas Denny Tewu, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2).

Sayangnya empat tahun belakangan ini, lanjut Denny, modal dasar kebhinekaan itu mulai terusik

BACA JUGA: DPR Tanyakan Deponeering BC ke MK

Jadi sangat wajar kalau gangguan itu mendapat reaksi yang sangat luar biasa, dari seluruh elemen bangsa ini
"Mestinya, semua kita harus dalam komitmen yang sama, yakni konsisten menjaga kebhinekaan itu

BACA JUGA: Aturan Tumpang Tindih, Karyawan Jadi Korban

Tapi ketika ada yang keluar dari bingkai komitmen kebhinekaan itu, inilah jadinya
Semua memberikan reaksi," imbuhnya.

"Kalau bangsa ini bisa menjalankan Bhinneka Tunggal Ika secara konsisten dan masyarakatnya bisa hidup saling berdampingan dan bergandengan tangan, maka ini akan menjadi barometer baru dan akan membawa bangsa ini keluar dari multikrisis," kata Denny.

Di tempat yang sama, Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, mendesak para tokoh bangsa untuk segera mencarikan solusi agar keterusikan kebhinekaan ini tidak berlanjut

BACA JUGA: Mahfud: Anarki Hadapi dengan Senjata

"Berbagai forum dialog yang membincang tindak kekerasan demi kekerasan, hendaknya difokuskan untuk mencari solusinyaJangan seperti sekarang, yang lebih bernuansa saling hujat dan menyalahkan," katanya.

Berbagai kasus kekerasan, menurut Ifdhal, hendaknya jangan menonjolkan aspek politiknya saja, tapi harus diikuti dengan suatu pertanggungjawaban hukum"Jangan ditampilkan isu politiknya saja, tapi juga soal pertanggungjawaban hukumnyaJaksa Agung dan Kapolri, serta aparat penegak hukum lainnya, sering tersandera oleh kepentingan politik tertentu," tukasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Jangan Jadi Dealer, Tapi Leader


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler