Pemerintah Jangan Jadi Dealer, Tapi Leader

JAKARTA - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Barat, KH Muh Syibli Sihabuddin meminta pemerintah harus menjadi leader, pemimpin bukan dealer dalam menangani konflik agama, seperti dalam kasus akhir-akhir iniKalau menjadi leader, kata Sihabuddin, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) wajib menindak tegas pelaku anarkis sesuai konstitusi dan hukum yang ada.

“Pemimpin itu harus tegas dalam menyikapi berbagai bentuk tindakan anarkisme dan pelanggaran hukum

BACA JUGA: PPP Belum Tahu GPK Terlibat Rusuh Temanggung

Kalau tidak tegas, pemerintah akan kehilangan trust-kepercayaan dan wibawa dari rakyatAkibatnya negara akan terancam desintegrasi,” tegas Muh Syibli Sihabuddin, di Jakarta, Kamis (10/2).

Menurut Sihabuddin, yang juga anggota DPD asal Sulawesi Barat itu, konflik dan anarkisme bernuansa agama selama ini terkesan manusia harus menjadi kepentingan dari agama.

"Padahal, agama itu diturunkan adalah untuk kepentingan manusia

BACA JUGA: IPB Klaim Belum Terima Release Pemberitahuan

Tapi, faktanya yang terjadi sebaliknyaSehingga, orang lain yang berbeda dianggap salah dan hanya diri dan kelompoknyalah yang paling benar," ujar Sihabuddin.

Dengan menjadikan agama untuk kepentingan manusia lanjut Sihabuddin, maka pesan-pesan yang dilahirkan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah pesan-pesan moral

BACA JUGA: SBY Didesak Ganti Pejabat Penikmat Jabatan

Di mana agama menjadi paradigma, acuan moral dalam bermasyarakat tersebut.

“Sebaliknya dengan menjadikan manusia berperan untuk kepentingan agama, maka akan selalu mengklaim orang lain bersalah dan harus masuk neraka, serta mereka meyakini jika surga itu sebagai warisan nenek moyangnya,” pungkas Sihabuddin.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BPOM Pastikan Susu Formula Aman