JAKARTA -- Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum di tanah air benar-benar diujung tandukKonflik tak berujung yang mengakibatkan penahanan dua pimpinan non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah membikin sebagian besar pegawai KPK resah
BACA JUGA: Dari Kemang untuk Korban Gempa Sumbar
Mereka sempat terpikir mogok masal karena para pimpinan tak berani mengambil keputusan tegas menjaga kewibawaan lembaga itu.Keresahan itu ditambah dengan rencana Polri menyelidiki soal beredarnya transkip rekaman yang diduga berisi rekayasa kasus Chandra-Bibit
Seorang sumber yang dekat dengan pejabat KPK mengungkapkan bahwa keresahan akibat konflik itu terus merayap di kalangan karyawan
BACA JUGA: Kini, Cicak Hadapi Presiden
Mereka amat menunggu ketegasan sikap pimpinan.Dia menceritakan, saat Polri memutuskan penahanan Bibit dan Chandra, seluruh pejabat struktural berkumpul menghadap lima pimpinan
BACA JUGA: Bentuk TPF Kasus Bibit-Chandra!
"Kalau tak bersikap, mereka dan lima pimpinan harus mengundurkan diri malam itu juga," ungkap sumber itu menirukan sikap para pejabat strukturalNamun, beberapa pimpinan mengajukan pertimbanganKalau memilih mundur, maka hari itu merupakan kemenangan koruptor"Tapi ada yang berhasil meyakinkan untuk memilih mundur kalau persoalan makin kebablasan," ujarnyaPilihan mereka jelasApabila maju terus seperti sebelumnya mereka dibayangi kriminalisasi dari polisi.
Malam itu, sejumlah pejabat struktural mendesak tetap ada sikap pimpinan KPK atas penahanan Bibit dan Chandra"Mereka mengharapkan statemen menyesal dengan penahanan ituTapi yang muncul ternyata hanya keprihatinan saja," ucapnya sambil mewanti-wanti namanya tak dikorankan.
Sebelumnya dalam konferensi pers Kamis (29/10), kata pertama yang diungkapkan Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean adalah prihatin dengan penahanan dua kolega merekaMeski demikian sikap ini sudah menunjukkan kemajuan dibandingkan sebelumnyaSebab, sejak mereka dilantik Presiden SBY, sama sekali tak ada pernyataan terhadap kriminalisasi Chandra dan Bibit ituDihubungi media saja, mereka juga ekstra sulit.
Semangat para karyawan sedikit terpompa saat lima pimpinan KPK berani mengajukan penangguhan penahananMeskipun sikap itu juga diwarnai dengan perdebatan alotSumber lain menerangkan kondisi psikologis karyawan lebih tertekan lagi. Ratusan karyawan yang 80 persennya anak muda itu mengikuti berita penahanan Bibit dan Chandra dengan perasaan resah.
Saat ini, mereka amat yakin bahwa Bibit dan Chandra sama sekali tak menerima uang yang dituduhkan ituSejak kasus itu meruap ke publik, diam-diam KPK membentuk penyelidikan informal untuk menelusuri kasus ituHasilnya jelas, sama sekali tak ada aliran dana kepada mereka berdua"Kalau pimpinan saja bisa dikriminalisasikan seperti itu bagaimana dengan kami," ujar seorang karyawanSejak kasus itu mencuat, beberapa Direktur dan Deputi KPK juga berpindah ke kantor lainIni mengakibatkan komisi membuka lowongan baru untuk posisi itu di sebuah surat kabar nasional.
Sejumlah karyawan, kata sumber itu, mulai mengincar bisa berkarir di tempat lain"Banyak yang melamar ke sana-sini," jelas pria berkacamata ituDalam kasus itu, polisi telah memeriksa banyak saksi dari KPKMereka khawatir turut menjadi korban "kriminalisasi""Kami khawatir sekaliPadahal kami menjalankan tugas dengan benar sesuai undang-undang," keluhnya.
Sejumlah perwira polisi yang ditempatkan di lembaga itu juga resah"Kalau begini terus, mending saya balik lagi jadi Kanit Reskrim atau Kapolsek saja," jelas salah seorang penyidik. Di KPK, saat ini ada 126 penyidik bantuan polisiBelum sampai keresahan itu mereda, Kapolri Bambang Hendarso Danuri memberikan pernyataan yang membikin mereka ketar-ketir lagiKapolri memerintahkan kepada resersenya untuk mengusut pihak-pihak yang membocorkan rekamanKapolri juga menguji apakah penyadapan yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur"Ini membikin mereka lebih khawatir lagiAnak-anak muda itu tak bisa tidur meskipun mereka bekerja sesuai aturan," katanya. Padahal niat mereka tulus, membebaskan negara dari kanker korupsi.
Di tempat terpisah Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo mengungkapkan bahwa KPK tetap bekerja normal"Kami tetap normal pemberantasan korupsi masih jalan terus," jelasnyaPlt pimpinan KPK Waluyo menegaskan sikap KPK dalam kasus ini tegas"Kami sudah mengajukan penangguhan penahanan," jelasnya di gedung KPK kemarin.
Di bagian lain, semangat di internal KPK yang berpotensi loyo tersebut tak diharapkan menjadi kenyataanHasil kerja lembaga antikorupsi itu dalam pemberantasan korupsi sangat dinantikan publik"Kami rindu KPK memanggil tersangka, menyidik, dan melakukan pemberantasan korupsi," terang Febri Diansyah, peneliti hukum Indonesia Corruption Watch.
Menurut dia, peran pimpinan di bawah komando Tumpak Hatorangan Panggabean menjadi kunciMereka harus bisa memimpin kerja sehingga memberikan bukti nyata pada publik"Tetap harus kerjaKasus Pak Bibit dan Pak Chandra juga tetap dibagi (perhatiannya)," kata dia.
Senada, pakar hukum Universitas Andalas Saldi Isra mengatakan, kerja KPK yang terkesan direcoki tersebut memang membuat langkah yang dilakukan menjadi tidak normalNamun itu justru menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi KPK"KPK harus mampu membuktikan bisa menghadapi (situasi) ini," kata dia.
Ancaman mogok dari pegawai KPK dinilainya bukan menjadi solusi yang bijakSebab, saat ini KPK memegang peranan penting dalam pemberantasan korupsi di IndonesiaBuktinya adalah indeks persepsi korupsi (IPK) yang naik dan itu paling banyak sumbangsih KPK"Kalau seperti ini, bisa-bisa turun lagi IPK kita," terang SaldiDia mengkhawatirkan, kondisi saat ini tidak boleh dibiarkan berlarutSebab, hal itu bisa melahirkan apatisme terhadap penegakan hukum di Indonesia"Karena kepentingan politk yang lebih besar," tegas Saldi
Pemerintah Rapat Antisipasi Demo Besar Dukung Bibit Chandra
Besarnya dukungan masyarakat pada kasus penahanan Bibit Samad dan Chandra M Hamzah disikapi serius oleh Menkopolhukam Djoko SuyantoKemarin, mantan Panglima TNI itu mengundang Kepala BIN Sutanto, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menkum HAM Patrialis Akbar, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Jenderap Djoko Santoso," Mendagri Gumawan Fauzi, dan perwakilan Deplu
"Rapat menyikapi dinamika yang berkembang akhir-akhir iniDalam pembicaraan tadi tidak membicarakan kasusAkan tetapi lebih besar dari itu" bagaimana sistem proses pengadilan dan hukum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto usai rakor.
Pemerintah, kata alumnus Akabri 1973, tidak ingin dinamika yang berkembang yang kini menjadi perhatian masyarakat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat"Jadi soal itu, kasus ini bagaimana dan menjadi apa, itu sudah sampai materi" yang akan proses yang akan kita cermati untuk satu dua hari ke depan," katanyaPemerintah mencermati masalah ini agar tidak menimbulkan ekses sosial yang menimbulkan keresahan yang lebih besar sehingga membuat program-program pemerintah tidak berjalan"Bukan berarti kita mengurangi aspek demokrasiMau berpendapat silahkan, unjuk rasa juga diperbolehkan, kemudian mengambil aksi untuk mendukung dan tidak, silahkanTetapi kita harus berpikir pada tataran yang lebih besar daripada ituApakah kita ingin peristiwa-peristiwa" 10 tahun laluAtau mari kita ikuti proses hukum sesuai yang ada, di sisi lain kita juga meneruskan derap langkah pembangunan kita," katanya
Informasi yang dihimpun Jawa Pos (JPNN), dalam rapat kemarin Kepala BIN melaporkan adanya kemungkinan demonstrasi besar-besaran mendukung Bibit dan Chandra"Semua informasi di lapangan dilaporkan langsung ke Menkopolhukam sebagai pengendali utama," kata sumber Jawa PosDemonstrasi di Jakarta dilaporkan akan membesar mulai pekan depan"Tadi, sudah ada laporan dari elemen mana saja dan berapa estimasi massanya," kata sumber ituKapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memilih bungkam usai rapatDengan wajah masam, Kapolri buru-buru meninggalkan wartawan"No comment, no comment," katanya.(git/fal/rdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TNI Tanggapi Biasa Demo Papua Merdeka
Redaktur : Tim Redaksi