Pejabat Lampung Tersangka Korupsi

JAKARTA - Direktorat II/Ekonomi Khusus Bareskrim Polri masih menggali keterlibatan pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Timur dan Lampung Tengah dalam dugaan kasus korupsi di BPR Tripanca SetiadanaPejabat yang diincar polisi hingga level bupati

BACA JUGA: Kejagung Tak Mau Buru-Buru Limpahkan Berkas Lapindo

Namun, hingga kini pejabat tersebut belum ditetapkan sebagai tersangkaPolisi berjanji segera menuntaskan kasus tersebut

BACA JUGA: BBM Langka, SBY Semprot Pertamina

”Iya di level bupatiKan tidak mungkin seorang camat punya dana miliaran,” kata Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji di Mabes Polri, Senin (5/1)

BACA JUGA: Rizal Jamin Ferry Tak Lari

Penetapan dan pemeriksaan tersangka belum dilakukan karena polisi masih mengurut bagaimana dana itu bisa sampai ditanamkan di BPR dan akhirnya terkuak saat muncul masalah.

Menurut jenderal bintang tiga tersebut, selain kasus korupsi yang mungkin menyeret pejabat bupati setempat, polisi akan menguliti unsur pidana perbankan dan penipuan serta penggelapan yang dilakukan bos BPR Tripanca Sugiarto Wiharjo alias AlayAlay sendiri sejak 30 Desember lalu diboyong ke Rutan Bareskrim.

Seperti diberitakan (3/1), kasus Tripanca awalnya ditangani Polda Lampung pada Desember laluAlay bahkan sempat ditetapkan sebagai buron dan baru tertangkap pada 28 Desember lalu saat turun dari pesawat di Bandara

Soekarno-HattaSaat kabur, Alay membawa sejumlah persoalanDia harus menanggung utang dan kewajiban pembayaran atas perusahaan yang dikelolanyaSelain itu, Alay melarikan uang nasabah BPR Tripanca dengan jumlah triliunan rupiah.

Perusahaan Alay bergerak di bidang hasil bumi, terutama kopi, lada, dan cengkih di LampungSejauh ini dana yang ditanamkan di BPR Alay adalah milik Pemkab Lampung Timur senilai Rp 107 miliar dan Pemkab Lampung Tengah senilai Rp 28 miliarPejabat di dua pemkab itulah yang kini dibidik Bareskrim Polri

Mengapa tindakan itu dianggap korupsi? ”Menurut aturan menteri keuangan, dana milik pemkab harus ditaruh pada rekening milik bank daerah, bukan BPR swasta,” jawab Susno. (naz/iro)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus KDRT didominasi Kekerasan Seksual