Pekerja lepas di Australia mungkin akan memiliki hak dan status lebih kuat, meski tetap tidak ada jaminan mereka akan menerima tunjangan atau pendapatan selama cuti.

Perubahan ini merupakan bagian dari pembahasan aturan perundang-undangan hubungan industri yang sedang diupayakan Pemerintah Australia jelang akhir tahun.

BACA JUGA: Mau ke Australia? Ini Aturan Karantina dan Pengecualiannya

Informasi terperinci dari aturan tersebut akhirnya diumumkan oleh Pemerintah Australia setelah selama beberapa bulan terakhir berdialog dengan bisnis dan serikat pekerja.

Selama ini mereka telah berdiskusi secara rutin untuk menghindari semakin banyaknya pekerjaan yang hilang akibat pandemi.

BACA JUGA: Australia Rilis RUU Paksa Google dan Facebook Bayar Konten dari Media Berita

Menteri Hubungan Industri Australia, Christian Porter, menganggap perubahan ini sebagai "sesuatu yang adil dan akan memberikan hasil yang merata dan menguntungkan pekerja serta pemberi kerja".

Namun, serikat kerja dan kelompok bisnis belum bisa berkomentar tentang negosiasi yang akan mereka ajukan.

BACA JUGA: Tiongkok Tangguhkan Impor Daging Sapi Australia

Salah satu perubahan yang ada antara lain akan adanya definisi perundang-undangan bagi pekerja lepas atau 'casual' di Undang-undang Keadilan Pekerja untuk pertama kalinya.

Pekerja lepas akan diartikan sebagai seseorang yang ditawarkan pekerjaan tanpa "komitmen dan berkelanjutan" untuk kemudian bepeluang melanjutkan ke posisi tetap.

Dalam hal ini, mereka masih dapat menolak tawaran untuk bekerja penuh untuk tetap bekerja lepas.

Pemilik bisnis telah setuju untuk menawarkan pola jam kerja yang sama dengan pekerja paruh atau penuh waktu setelah 12 bulan bekerja, kecuali ada alasan kuat untuk tidak menawarkannya.

Undang-undang tersebut juga akan meluruskan sejumlah masalah yang dialami pekerja 'casual', seperti hak mendapatkan cuti sakit dan keuntungan lainnya, walaupun tetap dibayar dengan status sebagai pekerja lepas.

Pemerintah Australia khawatir putusan hukum yang sebelumnya dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Negara Pusat dapat melumpuhkan keuangan banyak pemilik bisnis.

"Solusi dari aturan ini akan ... memberikan kepercayaan diri serta kepastian bagi para bisnis untuk berinvestasi, bertumbuh, dan mulai menambah karyawan," kata Christian.

"Karena mereka tidak harus membayar dua kali untuk cuti sakit. Pembayaran khusus pekerja lepas memang dibayarkan untuk menggantikan hal ini." Photo: Jaksa Agung Christian Porter akan mengumumkan RUU tersebut minggu ini di minggu pertemuan terakhir Parlemen. (ABC News: Nick Haggarty)

Semua perubahan yang telah diajukan tersebut akan berlaku bagi karyawan yang kini tengah bekerja terhitung dari kapan mereka mulai bekerja. Ini juga akan berlaku bagi para pemberi kerja di masa depan.

Sekretaris Dewan Serikat Buruh Australia (ACTU), Sally McManus mengatakan proposal Pemerintah hanya memberikan "kemungkinan kecil" bagi pekerja lepas untuk mendapatkan posisi tetap.

"Jika seorang pemberi kerja tanpa alasan yang jelas tidak menawarkan pekerjaan tetap, tidak ada yang bisa dilakukan oleh pekerja lepas," katanya.

"Walaupun saat ini kita tahu bahwa ada banyak pekerja lepas yang gajinya tidak melebihi pekerja tetap, ... ini juga akan merampas hak mereka untuk mendapatkan cuti yang dibayar," katanya lagi.

Menurutnya, pekerja lepas yang kini dikelompokkan oleh pemberi kerja sebagai pemilik hak akan kehilangan keuntungan tersebut akibat aturan ini. Video: Union boss Sally McManus says she hopes the bill can be amended in the Senate. (ABC News)

  'Warga mengharapkan kerja sama pemerintah'

Perubahan yang akan mempengaruhi kedudukan pekerja lepas hanyalah satu dari beberapa rancangan undang-undang omnibus dalam agenda Pemerintah Australia.

Rancangan undang-undang lainnya yang akan dibahas meliputi topik tawar-menawar perusahaan, penyederhanaan penghargaan, pemenuhan persyaratan, serta penegakan hukum dan pengembangan lapangan hijau.

Dari pihak oposisi Australia, Tony Burke mengatakan Partai Buruh akan mendalami RUU tersebut segera setelah diperkenalkan.

"Saya paham bahwa dari perspektif Pemerintah, mereka mungkin merasa sudah mengerjakannya sejak lama dan ini akan menjadi pertama kalinya publik melihat hasil kerja mereka ini," katanya.

"Menurut saya warga pasti ingin mereka untuk mengerjakannya lebih lama agar dapat sungguh-sungguh melihat dan mempertimbangkan dampaknya."

"Namun, seperti biasa, jika Pemerintah mengambil keputusan terlalu jauh, kami bisa menghalangi langkah mereka."

Karena pekerja lepas adalah salah satu yang paling terpengaruh oleh aturan terkait COVID-19, Pemerintah Australia berharap agar badan pengurus tempat kerja dapat mencapai konsensus.

"Dengan banyaknya warga Australia yang masih belum bekerja atau jamnya semakin pendek karena pandemi, kami tidak dapat melakukan apa-apa lagi di saat pemberi kerja menunda keputusan untuk mempekerjakan orang karena adanya kebingungan status resmi dari pekerja lepas," kata Menteri Christian.

"Di saat yang bersamaan, 2,3 juta pekerja lepas Australia membutuhkan kepastian tentang pengaturan dan hak kerja mereka."

Diproduksi oleh Natasya Salim dari artikel dalam bahasa Inggris yang bisa dibaca di sini.

Ikuti berita seputar pandemi Australia dan lainnya di ABC Indonesia.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ratusan Orang di India Terserang Penyakit Misterius, Sudah Satu Tewas