jpnn.com - JAKARTA PUSAT - Proyek pembangunan Kampung Deret, khususnya di Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, tidak bisa berlanjut. Saat ini proyek tersebut terhenti. Gara-garanya, pekerja proyek itu mogok karena belum menerima upah selama tiga minggu.
Pemborong yang juga penanggung jawab proyek tersebut dinilai lepas tangan dan bahkan diduga kabur. Seorang wakil pekerja, Arif Farihin, 56, dan tiga rekannya mendatangi balai kota Senin sore (17/3). Mereka berniat melapor kepada Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Ganti Rugi Tersendat, Pembangunan Tol Cijago Terhambat
Menurut Arif, hingga saat ini ada 400 pekerja yang belum dibayar. Mereka tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Pihak RW dan kelurahan setempat tidak bisa memberikan solusi atas persoalan tersebut. “Anak dan istri kami perlu makan. Ini nggak ada tanggung jawabnya,” ujar dia kepada Jawa Pos.
Arif memaparkan, dia bersama rekannya sudah bekerja selama lima minggu. Proyek Kampung Deret sudah berjalan 75 persen. Sesuai dengan kesepakatan awal, pembayaran upah dilakukan setiap dua minggu. Upah pekerja ditetapkan Rp 75 ribu per hari dengan jam kerja pukul 08.00 sampai 16.00. Jika lembur, para pekerja mendapat bayaran Rp 150 ribu per hari.
BACA JUGA: Konflik Tanah Terjadi karena Peraturan BPN Dilanggar
Upah dua minggu pertama, kata dia, memang dibayar tepat waktu. “Yang bermasalah adalah upah minggu kedua sampai sekarang. Belum dibayar,” tutur dia.
Seharusnya, lanjut dia, upah minggu kedua, dibayarkan pada 7 Maret lalu. Namun, pihak pemborong mengaku belum punya uang dan berjanji melunasi pada 15 Maret.
BACA JUGA: Anggap Jokowi Gagal Benahi Transportasi di DKI
Setelah waktunya tiba, dia bersama rekan-rekannya tetap tidak dibayar. Bahkan, pemborong saat ini susah dihubungi. “Yang kami sayangkan, kenapa pemprov memilih pemborong yang tidak punya uang,” kata dia.
Macetnya pembayaran upah itu berimbas pada kelangsungan proyek Kampung Deret. Para pekerja sepakat mogok sebelum upah mereka dibayar. Dia berharap masalah tersebut secepatnya diselesaikan. “Nasi bungkus pun sekarang enggak dikasih. Ini sangat parah,” ucapnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Seksi Perencanaan Suku Dinas Perumahan Jakarta Pusat Budi Siswanto justru mengaku bingung dengan persoalan tersebut. Sebab, Pemprov DKI sudah mencairkan uang pembangunan Kampung Deret kepada warga. Lalu, Warga sudah menyerahkan semuanya kepada pemborong.
Pihaknya sudah melaporkan sang pemborong tersebut kepada polisi. “Sekarang kita masih pikirkan solusi upah pekerja ini bagaimana,” tutur dia kepada Jawa Pos. (fai/oni/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perjanjian Batu Tulis, Ahok: Tergantung Pihak yang Lihat
Redaktur : Tim Redaksi