BATAM - Kepala kantor pelabuhan (Kakanpel) Batam Ali Ibrahim mengaku kewalahan mengawasi keberadaan serta aktifitas pelabuhan tikus yang semakin bertambah di Batam, Jumat (15/7)Kondisi geografis Batam yang didominasi lautan dan kultur masyarakat pesisir menjadi alasan lemahnya pengawasan tersebut.
"Kalau kita larang secara frontal akan berdampak langsung pada pelemahan ekonomi masyarakat Batam," ujarnya seperti dikutip Batam Pos (JPNN Group).
Pasalnya, semua aktifitas perekonomian masyarakat yang tinggal di pesisir melalui jalur laut
BACA JUGA: Laporan Bupati Kolaka Dimentahkan Jamwas
Masyarakat beranggapan, jika aktifitas dilarang dan dan terpaksa harus dialihkan melalui melalui maka akan memakan biaya transportasi yang besar"Istilahnya, sebelum Kanpel berdiri di Batam, masyarakat pesisir sudah melakukan aktifitas perekonomiannya di pelabuhan yang dibangunnya secara sederhana," katanya.
Ali menegaskan, lemahnya pengawasan terhadap aktifitas dan munculnya keberadaan pelabuhan tikus tanpa koordinasi dengan Kanpel, bukannya tak diawasi sama sekali
BACA JUGA: Kejari Banggai Minta Fatwa MA
"Pengawasan dan kontrol dari kita tetap adaPengawasan terhadap aktifitas di pelabuhan tikus, kata Ali, selalu berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti Polair, TNI AL, serta Bea Cukai Batam
BACA JUGA: Pemkot Palu Dituding Ikut Cemari Lingkungan
"Sampai saat ini aktifitas di pelabuhan tikus masih terpantau dengan baik, meski saya akui masih ada beberapa pelabuhan tikus yang aktifitasnya diduga ilegal seperti tempat jalur masuk TKI ilegal, dan selundupan barang konsumsi ilegal seperti sembako dan elektronik dari luar negeriNamun prosentasenya kecil," jelasnya(gas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Seratus Truk Cina Ditahan
Redaktur : Tim Redaksi