Amburadulnya pelaksanaan pemilu legislatif kali ini tidak hanya terjadi di tanah air, tapi juga di InggrisHanya gara-gara panitia pemilihan luar negeri (PPLN) mengabaikan ketebalan kertas, banyak calon pemilih yang harus membayar denda jika ikut mencontreng.
NURANI SUSILO, London
-----
''NOMOR 31, Partai Demokrat,'' kata Sakri, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Luar Negeri London, menyebut suara pertama dalam penghitungan suara di tempat pemungutan sura (TPS) London kemarin malam waktu Inggris
BACA JUGA: Warga Suku Terasing Baduy Menggunakan Hak Pilih
Tepukan tangan dan teriakan pun terdengar meriah dari hadirin yang menyaksikan penghitungan suara di ibu kota Inggris itu.''Ini karena kemarin dibagi-bagi buku,'' ujar salah seorang pengunjung ketika partai pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu semakin sering disebut
BACA JUGA: Kapten Gede Agus, Pilot Fokker Nahas yang Pulang Tinggal Nama
Tawa pun kembali berderai di TPS yang berlokasi di lantai I gedung KBRI di kawasan Grosvenor Square, London.Santai dan tanpa tegang adalah nuansa pemilu langsung di TPS LN London
BACA JUGA: Lettu Yudho Pramono, Kopilot Fokker Nahas yang Putra Pangdam
Setelah acara temu masyarakat dan makan malam bersama SBY di sela-sela acara pertemuan G-20 di London lalu, hadirin memang mendapat buku Harus Bisa! Seni Memimpin ala SBY''Bukan kampanye, bukan kampanye,'' begitu kata para petugas yang membagikan buku itu di depan gerbang Wisma Nusantara, rumah dinas duta besar Indonesia di kawasan East Finchley, London Utara, yang menjadi lokasi temu masyarakat Indonesia.
Tidak diketahui pasti apakah bagi-bagi buku itu berperan atau tidakYang jelas, pesona SBY terkesan cukup kental di InggrisKarena itu, dalam penghitungan sementara di London, partai yang didirikannya (Partai Demokrat) memperoleh suara terbanyak (65 suara), disusul PKS (20 suara), Partai Golkar (16 suara), serta PDIP dan PAN masing-masing memperoleh 9 suara.
Namun, keunggulan Demokrat masih sangat awalMengingat, di antara 5.284 yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) Inggris, hanya 255 yang memilih untuk datang langsung ke TPSSisanya menggunakan hak pilihnya melalui posDan di antara 255 itu, hanya 164 yang hadir memberikan suaranya.
''Legaaaa,'' begitu judul e-mail di milis Keluarga Islam Britania Raya (Kibar), organisasi warga Indonesia terbesar di Inggris''Plooong,'' tulis yang lainLega dan plong adalah bentuk rasa syukur beberapa calon pemilih karena surat suara yang dinanti-nanti dengan cemas dan tegang oleh warga Indonesia yang memilih melalui pos satu demi satu mulai berdatangan.
Suasana penuh canda pada penghitungan suara awal, tampaknya, juga sedikit meredakan ketegangan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) London yang dalam beberapa hari terakhir tidak bisa tidurSebab, surat suara terhambat sampai ke pemilih karena kurangnya harga prangko yang dibayarkan untuk mengirimkan surat suara.
Akibat kekurangan harga prangko itu, banyak surat suara yang tidak sampai, kembali ke pengirim, dan selebihnya sampai ke alamat yang dituju (calon pemilih) namun berupa selembar kertas notice (pemberitahuan) dari kantor posIsinya pemberitahuan untuk membayar denda 1,06 poundsterling atau sekitar Rp 17.600
Bagaimana ceritanya sehingga seorang calon pemilih harus membayar denda untuk ikut mencontreng? Ketua PPLN London Saharman Gea kepada Jawa Pos mengaku, sebetulnya surat suara tersebut diposkan dengan prangko first class (kilat biasa) dengan berat surat hanya 85 gram, di bawah batas maksimal 100 gram untuk prangko first class
''Petugas kantor pos juga tidak bilang kalau kurangBahkan, mereka membantu menimbang dan memberikan kantong-kantong plastik untuk kami bawa ke sekretariat,'' jelas Saharman yang ikut mengantarkan gelombang pertama pengiriman ke kantor pos terdekat dari KBRI''Troli besar pun mereka sediakan untuk kami gunakan,'' tambahnya.
Namun, ketebalan surat suara tersebut tidak diperhitungkanPadahal, di situlah masalahnyaSebab, amplop cokelat berisi surat suara, formulir pengembalian (C4), amplop kosong untuk surat suara, serta amplop pengembalian berprangko first class large (kilat untuk amplop lebar) ternyata lebih tebal dari batas surat berprangko first class
''Lima hari setelah pengiriman, beberapa telepon sampai kepada saya yang memberitakan bahwa prangko first class pada surat suara tidak mencukupiPegawai pos memberi notice agar suara dijemput atau dibayar online ke kantor pos sebesar 6 pence untuk kekurangan dan 1 poundsterling untuk handling fee (denda),'' ungkap Saharman
Suasana di PPLN dan milis-milis warga Indonesia di Inggris pun tegang dan ramai membahas kesalahan teknis yang mengancam kesuksesan pemilu di Inggris''Besoknya, kami mendatangi kantor pos tersebut dan menyampaikan keberatan,'' katanya
Ternyata, pihak kantor pos menyatakan bahwa tebal surat yang dikirim oleh PPLN 6 milimeter (mm)Artinya, melebihi 1 mm dari maksimum 5 mm yang dibolehkan untuk prangko first class''Kami menyampaikan protes mengapa tidak diingatkan sejak awal,'' ujarnya.
Keesokannya, PPLN dan wakil KBRI menemui manajer Royal Mail (kantor pos Inggris) menawarkan agar semua kekurangan dan denda langsung ditagih ke panitiaSkenario kedua, setiap surat yang harus dibayar penerima (warga calon pemilih) secara online dilimpahkan kepada rekening panitia
Alternatif lain yang diajukan adalah semua surat suara yang dikirim dikembalikan ke sekretariat pemilu untuk kemudian ditambahkan prangko yang sesuai untuk itu''Ketiga tawaran tersebut tidak disanggupi pihak pos karena surat yang dikirimkan bukan registered delivery (pengiriman tercatat), sehingga sulit bagi mereka untuk men-trace-nya (melacak),'' papar ayah dua anak tersebut.
Tidak ada pilihan lain bagi PPLN kecuali mengedarkan imbauan kepada warga Indonesia untuk membayar denda dan mengirimkan tagihannya kepada PPLN serta mendata pemilih yang belum mendapat surat suara untuk dikirimi kembali surat suara baruMasa pengembalian pun diperpanjang, semula 13 April menjadi 16 April cap pos.
Selain keterlambatan surat suara sampai ke pemilih, perpanjangan masa pengembalian via pos tersebut dilakukan karena baru kemudian disadari oleh PPLN bahwa Jumat kemarin hingga Senin lusa adalah libur panjang di Inggris karena hari Paskah, sehingga kantor pos di Inggris tutup.
Keengganan warga datang ke kantor pos atau melalui online untuk membayar denda tersebut diperkirakan semakin menurunkan angka partisipasi pemilu di InggrisUntuk pemilih yang memilih datang langsung saja, di antara 255 yang terdaftar, hanya 164 yang hadir memberikan suaranya di KBRIBisa dibayangkan jika harus datang menebus ke kantor pos untuk mengambil surat suara.
Di antara sekitar 5.000 DPT yang memilih via pos, diperkirakan hanya sepertiga atau sekitar 1.500 yang akan mengembalikan surat suaraSelain masalah teknis tersebut, banyak pemilih yang tercantum di DPT sudah pulang ke tanah air atau pindah alamatSebab, DPT diambil dari data penduduk di konsuler KBRI London, sementara banyak warga yang tidak melapor ketika pulang atau berpindah alamat
''Intinya, kami mengakui kerja keras panita, namun masih banyak catatanMisalnya, DPT yang tidak akurat,'' ungkap Aditya Pradana, saksi dari PKS dalam pemilihan dan penghitungan suara di TPS LN London, kepada Jawa PosAkibatnya, banyak surat suara mubazir karena orang yang bersangkuan sudah tidak tinggal di InggrisSebaliknya, banyak calon pemilih yang tidak dikirimi surat suara.
Pengalaman Jawa Pos yang memilih datang ke TPS LN London ternyata justru dikirimi surat suaraSebaliknya, beberapa kasus yang memilih lewat pos dikirimi udangan untuk datang memilih langsungJuga, kesalahan mendasar seperti salah jenis kelamin atau alamat yang tidak lengkap
''Dan kesalahan yang paling fatal adalah prangko yang kurang,'' tegas Pradana yang ahli software dan tinggal di Wimbledon, London Barat Daya, tersebutSosialisasi yang minim juga menjadi catatan Pradana yang menjadi satu-satunya saksi dari partai dalam pemilihan dan penghitungan suara di London(el)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Suka Duka Pasukan Khusus Penjaga Badak Jawa di Ujung Kulon (1)
Redaktur : Tim Redaksi